Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan tidak keberatan dengan rencana TNI menjaga kilang minyak Pertamina untuk mencegah sabotase. Langkah ini merupakan instruksi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang akan dimulai pada Desember 2025. Analis menilai hal ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto memberantas mafia migas.
Pada Kamis, 27 November 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka suara mengenai rencana prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjaga kilang minyak di berbagai daerah. Saat berbicara dengan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, ia menyatakan, "Nggak ada masalah, daripada orang sabotase." Bahlil menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga negara untuk mengamankan aset vital. "Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara," tuturnya.
Sebelumnya, pada 25 November 2025, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menginstruksikan TNI untuk menjaga kilang minyak dan terminal milik PT Pertamina (Persero). Instruksi ini bagian dari penambahan kekuatan Batalyon Teritorial Pembangunan di wilayah Indonesia. Sjafrie menjelaskan, "Menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita." Penjagaan akan dilakukan oleh personel TNI Angkatan Darat (TNI AD) dan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Penugasan ini mulai berlaku pada Desember 2025 untuk mengantisipasi ancaman potensial.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto ini sebagai bentuk totalitas memberantas mafia migas. Pada 26 November 2025, Dedi berkata, "Penugasan militer menjaga kilang minyak menandai kepercayaan Presiden pada TNI yang cukup tinggi... Ini sekaligus menandai keseriusan Presiden melawan mafia migas." Ia menyebut mafia migas telah eksis sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan lintas pemerintahan, termasuk Jokowi dan Prabowo. Dedi menambahkan bahwa pelibatan TNI menunjukkan kewaspadaan terhadap jejaring mafia yang mungkin ada di dalam struktur pemerintahan. "Melawan atau memberantas mafia Migas harus dilakukan semua pihak... upaya pelibatan TNI membuktikan jika Presiden cukup waspada dan serius lakukan pemberantasan mafia hingga ke akar," tandasnya.
Langkah ini dianggap strategis untuk menjaga kedaulatan energi nasional di tengah ancaman sabotase dan pengaruh mafia yang mengganggu kebijakan migas.