Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mengubah status Perum Bulog dari BUMN menjadi lembaga pemerintah baru di bawah langsung presiden. Langkah ini diharapkan mempercepat swasembada pangan sebagai prioritas Kabinet Merah Putih. Transformasi Bulog akan fokus pada efisiensi dan pemberdayaan petani.
Perum Bulog, yang bertanggung jawab atas pengelolaan pangan nasional, didirikan pada 21 Januari 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, dan diubah melalui PP No. 61 Tahun 2003 serta PP No. 13 Tahun 2016. Awalnya sebagai Badan Urusan Logistik (BULOG) di bawah Presiden, statusnya berubah menjadi BUMN akibat inisiatif IMF, yang memengaruhi koordinasi menjadi di bawah Kementerian BUMN dan kementerian teknis lainnya.
Selama 21 tahun sebagai BUMN, Bulog lebih menonjol dalam fungsi sosial daripada bisnis, seperti menjalankan Program Bantuan Langsung Beras untuk 22 juta rumah tangga penerima manfaat. Meski diharapkan menjadi 'raksasa bisnis' pangan, Bulog belum mencapai kinerja optimal sebagai pebisnis.
Sejak pelantikan Prabowo Subianto, Bulog diposisikan untuk mendukung swasembada pangan. Presiden menugaskan petinggi Bulog menyiapkan Peta Jalan Transformasi Kelembagaan menjadi badan otonom langsung di bawah Presiden, menghapus status BUMN. Transformasi ini didefinisikan sebagai perubahan struktural total menuju sistem lebih baik, termasuk peningkatan produktivitas via teknologi, pengembangan infrastruktur seperti irigasi dan gudang, pemberdayaan petani melalui pelatihan, serta agribisnis untuk nilai tambah produk pertanian.
Tantangan meliputi kurangnya infrastruktur, keterbatasan sumber daya, dan regulasi kompleks, sehingga diperlukan analisis mendalam. Sebagai lembaga parastatal, Bulog diharapkan berperan sebagai off-taker hasil panen petani dengan harga wajar, melindungi dari tengkulak, dan optimal dalam pengadaan, penyaluran, serta impor beras. Langkah ini akan membuat Bulog lebih lincah dan efektif mendukung petani serta kesejahteraan masyarakat.