Presiden terpilih Kolombia, Abelardo de la Espriella, menyatakan bahwa pemerintahan yang akan dipimpinnya akan memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel dan berencana membuka kedutaan besar di Yerusalem setelah ia menjabat pada awal Agustus, membalikkan kebijakan pemutusan hubungan dengan Israel di bawah presiden sebelumnya, Gustavo Petro.
Presiden terpilih Kolombia, Abelardo de la Espriella, menyatakan akan segera memulihkan hubungan Kolombia dengan Israel dan membuka kedutaan besar di Yerusalem setelah pemerintahannya dimulai pada bulan Agustus.
Laporan mengenai rencana tersebut muncul setelah menteri luar negeri terpilih Kolombia, Omar Bula Escobar, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, di Washington. Kedua belah pihak menyatakan akan mulai menunjuk duta besar dan membangun kembali hubungan diplomatik serta ekonomi setelah pemerintahan baru Kolombia resmi menjabat pada 7 Agustus.
Kantor De la Espriella dan berbagai laporan berita juga menggambarkan rencana kedutaan besar di Yerusalem sebagai perubahan arah dari kebijakan pemerintahan Petro, yang sebelumnya menunjukkan dukungan untuk membuka misi diplomatik Palestina di Ramallah.
Hubungan antara Bogotá dan Yerusalem memburuk secara drastis di bawah Presiden Gustavo Petro selama perang Israel-Hamas. Petro menuduh Israel melakukan “genosida” dan mengumumkan pada Mei 2024 bahwa Kolombia akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, sebuah langkah yang dikritik oleh Israel dan dianggap oleh Kolombia sebagai tanggapan atas perang di Gaza.
Kolombia mengakui Negara Israel pada Februari 1949 dan menjalin hubungan diplomatik pada 1957, menurut ringkasan sejarah hubungan bilateral kedua negara.
Sejumlah kecil negara mempertahankan kedutaan besar di Yerusalem, termasuk Amerika Serikat dan Guatemala. Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya, sementara banyak negara tetap mempertahankan kedutaan besar mereka di Tel Aviv, merujuk pada status kota tersebut yang masih diperselisihkan dalam diplomasi internasional.
