Selama rapat Komisi IV DPR pada 4 Desember 2025, anggota DPR menyuarakan pandangan beragam mengenai tanggung jawab Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni atas banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Rahmat Saleh menyerukan pengunduran diri menteri yang gagal menangani masalah, sementara Firman Soebagyo membela sang menteri sebagai pembersih kekacauan masa lalu.
Rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 4 Desember 2025. Pembahasan difokuskan pada bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, serta kaitannya dengan kerusakan hutan dan deforestasi.
Rahmat Saleh, anggota Komisi IV dari DPR RI, mengkritik data deforestasi yang disampaikan Raja Juli. Ia menyatakan bahwa data tersebut seolah menunjukkan penurunan deforestasi di Sumatera dan Aceh, tetapi menyiratkan Kementerian Kehutanan tidak menganggap deforestasi sebagai penyebab utama banjir. "Tadi di awal Pak Menteri mengutarakan data yang seolah menampilkan bahwa sudah terjadi penurunan data deforestasi dari tahun ke tahun," kata Rahmat. Ia mencontohkan dua menteri di Filipina yang mengundurkan diri pada 18 November di bawah Presiden Ferdinand Marcos karena gagal mengatasi banjir. "Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya," tandasnya, meminta menteri yang tidak mampu menangani banjir di wilayah tersebut untuk mundur.
Di sisi lain, Firman Soebagyo membela Raja Juli Antoni, menyebutnya hanya "cuci piring" atas akumulasi kerusakan hutan sejak era pra-reformasi. "Pak Menteri ini cuci piring, makanya saya bela," ujar Firman, menolak penyalahan sepihak. Ia menyoroti kebijakan reforma agraria sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan dan menyerukan evaluasinya. Firman juga menggambarkan kerapuhan geologis di Indonesia, seperti risiko longsor di Puncak, dan menuntut tindakan tegas terhadap pengangkutan kayu legal selama krisis. "Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin. Saya minta kepada pak menteri ditindak tegas," katanya.
Pandangan beragam ini mencerminkan perdebatan tentang tanggung jawab lingkungan dan kebijakan kehutanan di tengah bencana alam yang meningkat.