Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kesiapan Indonesia untuk memimpin pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Ia menekankan kolaborasi dengan semua pihak untuk membangun pasar karbon berbasis kepercayaan. Pernyataan ini disampaikan saat acara di Sao Paulo, Brasil.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan kesiapan Indonesia untuk memimpin pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi, demi mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Hal ini disampaikan dalam Acara High-Level Breakfast Roundtable at the Sustainable Business COP30 (SBCOP) di Sao Paulo, Brasil, pada Senin, 10 November 2025.
Raja Juli hadir untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama dalam mengembangkan ekosistem pasar karbon sukarela berintegritas tinggi. Ia memastikan pengembangan pasar karbon sejalan dengan standar global tertinggi. "Kolaborasi ini mencerminkan tekad kami untuk memastikan bahwa pasar karbon Indonesia, dibangun atas dasar kepercayaan, integritas, dan kedaulatan nasional," kata Raja Juli kepada wartawan.
Ia juga menyoroti peran hutan hujan tropis Indonesia sebagai paru-paru dunia dan pusat transisi ekonomi karbon yang kredibel. "Hutan hujan tropis Indonesia yang luas bukan hanya berperan sebagai paru-paru dunia, namun juga menjadi pusat transisi dunia menuju ekonomi karbon yang kredibel dan adil. Dengan menyelaraskan diri dengan standar integritas global, Indonesia sedang membangun pondasi untuk ekosistem pasar karbon yang transparan, berbasis sains, dan bermanfaat bagi komunitas lokal dan masyarakat adat," ujarnya.
Latar belakangnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Perpres ini memperkuat landasan hukum pengelolaan pasar karbon di Indonesia.
CEO Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), Amy Merrill, menyampaikan apresiasi atas langkah Indonesia. "Indonesia telah mengambil langkah positif menuju pasar karbon dan pembiayaan dekarbonisasi. Kolaborasi ini menjadi contoh harmonisasi antara kebijakan nasional dan standar global untuk mencapai dampak iklim yang nyata. ICVCM sangat senang dapat mendukung Kementerian Kehutanan Indonesia dalam menyelaraskan kredit karbon kehutanan Indonesia dengan Prinsip Karbon Inti yang berintegritas tinggi," katanya.