Direktorat digital nasional Prancis, DINUM, mengalihkan stasiun kerja mereka dari Windows ke Linux sebagai bagian dari upaya mendorong kedaulatan digital. Langkah ini menyusul seminar antarmenteri pada 8 April dan mengharuskan seluruh kementerian menyusun rencana untuk mengurangi ketergantungan pada perangkat lunak non-Eropa paling lambat musim gugur 2026. Lembaga lain juga mulai mengadopsi perangkat buatan sendiri untuk pesan instan, panggilan video, dan transfer berkas.
Direction interministérielle du numérique (DINUM) Prancis mengumumkan bahwa mereka sedang memigrasikan komputer pemerintah dari Windows ke Linux. Keputusan ini muncul dari seminar antarmenteri pada 8 April yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perusahaan (DGE), Badan Keamanan Sistem Informasi Nasional (ANSSI), dan Direktorat Pengadaan Negara (DAE). Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi AS dan meningkatkan kedaulatan digital, sebagaimana dinyatakan oleh para pejabat termasuk Menteri David Amiel dan Menteri Delegasi Urusan Kecerdasan Buatan dan Digital Anne Le Hénanff, yang menekankan pentingnya mengambil kembali kendali atas alat-alat digital. DINUM akan memimpin upaya terkoordinasi yang melibatkan kementerian, operator publik, dan mitra sektor swasta, dengan fokus pada standar interoperabilitas seperti Open Interop dan Open Buro. Setiap kementerian di Prancis wajib menyerahkan rencana pengurangan perangkat lunak non-Eropa paling lambat musim gugur 2026, yang menyasar bidang-bidang seperti stasiun kerja, alat kolaborasi, antivirus, AI, basis data, virtualisasi, dan peralatan jaringan. Pertemuan Digital Industri perdana dijadwalkan pada Juni 2026 untuk meresmikan koalisi publik-swasta. Badan asuransi kesehatan nasional, CNAM, saat ini sedang memigrasikan 80.000 agen ke alternatif buatan Prancis: Tchap untuk pesan instan, Visio untuk panggilan video, dan France transfert untuk berbagi berkas. Platform data kesehatan nasional akan beralih ke solusi berdaulat pada akhir 2026. Hal ini didasarkan pada mandat sebelumnya bagi departemen pemerintah untuk mengadopsi Visio, yang telah diuji dengan 40.000 pengguna, paling lambat tahun 2027.
