Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan 35.497 armada transportasi untuk melayani masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan kesiapan sarana di berbagai moda, termasuk darat, laut, udara, dan kereta api. Selain itu, pejabat daerah dilarang meninggalkan wilayah untuk menjaga kondusivitas dan antisipasi bencana.
Pemerintah terus mematangkan persiapan menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta pada Senin (8/12/2025), Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan sebanyak 35.497 armada transportasi siap melayani masyarakat. "Ada 35.497 armada transportasi yang siap melayani masyarakat selama masa Natal dan tahun baru, baik moda angkutan darat, laut, udara, maupun kereta api," katanya.
Kesiapan sarana mencakup transportasi darat dengan 31.433 unit bus dan 117 terminal; laut dengan 704 kapal serta 69 kapal patroli dan navigasi; kereta api 2.670 unit di jalur Sumatera, Jawa, dan Sulawesi; serta udara dengan 368 pesawat dan 257 bandara. Untuk penyeberangan, tersedia 253 kapal, 15 lintas, 29 pelabuhan, dan 72 unit dermaga, dengan penguatan di lintasan padat seperti Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk.
Pengecekan intensif telah dilakukan: 47.187 kendaraan darat diuji kelaikan, 816 kapal dinyatakan laik operasi, 368 pesawat siap, dan 3.333 unit kereta memenuhi standar keselamatan. Kementerian Perhubungan menerbitkan 13 kebijakan operasional, termasuk e-ticketing kapal, diskon tarif bandara, dan pembentukan Posko Perkeretaapian.
Puncak arus mudik diprediksi pada 24 Desember 2025 dengan 17,18 juta perjalanan, sementara puncak balik pada 2 Januari 2026 dengan 20,81 juta perjalanan. Untuk menjaga stabilitas, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri melarang kepala daerah di Jawa Tengah dan ASN di Bandung meninggalkan wilayah atau ke luar negeri dari 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026, kecuali untuk tugas esensial. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pemantauan kondusivitas dan mitigasi bencana akibat hujan tinggi, dengan penerapan SOP tanggap darurat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menambahkan bahwa kebijakan ini memastikan pelayanan publik optimal dan pengendalian inflasi selama periode libur.