Pemerintah prioritaskan kuota bansos untuk 4,2 juta lansia tunggal

Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik memprioritaskan kuota bantuan sosial untuk 4,2 juta keluarga penerima manfaat baru, termasuk lansia tunggal. Langkah ini merupakan tindak lanjut verifikasi data 18,7 juta keluarga yang menunjukkan adanya penerima tidak layak. Kuota dialihkan ke kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan keluarga di rumah tidak layak huni.

Dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat malam, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengumumkan bahwa Kementerian Sosial dan BPS telah memverifikasi serta memutakhirkan data 18,7 juta keluarga penerima manfaat bansos secara nasional. Dari verifikasi tersebut, ditemukan 4,2 juta keluarga yang dinyatakan tidak layak menerima bantuan karena sebagian memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.

"Nah ini kemudian akan kita alihkan kepada kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas tunggal, dan keluarga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni," kata Amalia, didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Langkah ini bertujuan memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bansos, mengatasi inclusion error di mana penerima sebelumnya tidak lagi memenuhi kriteria miskin atau rentan miskin. Sebagai pengganti, data kelompok exclusion error—yang berhak tapi belum terdata—akan dimasukkan setelah verifikasi ulang untuk memastikan validitas.

BPS dan Kementerian Sosial menyepakati kriteria prioritas baru untuk penerima pengganti, meliputi rumah tangga dengan daya listrik 450–900 watt, kepala keluarga yang tidak bekerja atau berpenghasilan tidak tetap, serta keluarga di rumah tidak layak huni. Kriteria rumah tidak layak huni mencakup empat aspek, di antaranya berlantai tanah dan beratap tidak layak, rata-rata luas lantai di bawah 7,2 meter persegi per kapita, serta tidak memiliki sanitasi layak.

"Yang penting dalam hal ini hasil pemutakhiran data yang lebih akurat, diharapkan dapat mendukung Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan," tambah Amalia.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak