Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Raymundo Ramos, presiden Komite Hak Asasi Manusia Nuevo Laredo, dengan menuduhnya bekerja untuk Kartel Timur Laut. Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa Ramos memalsukan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pasukan Meksiko untuk melindungi anggota kartel. Tindakan tersebut membekukan semua aset miliknya di AS dan melarang warga Amerika untuk melakukan transaksi dengannya.
Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi tersebut pada hari Selasa, dengan menduga bahwa Ramos telah menyamar sebagai aktivis hak asasi manusia selama lebih dari satu dekade. Para pejabat menyatakan bahwa Ramos, yang berada dalam daftar gaji Kartel Timur Laut (CDN), bertujuan untuk mendiskreditkan upaya otoritas Meksiko melawan kartel tersebut dengan membuat klaim palsu terhadap militer. Departemen Keuangan mengatakan bahwa Ramos berupaya memperbaiki citra publik kartel tersebut sekaligus melindungi anggotanya dari penegakan hukum di Nuevo Laredo, sebuah kota perbatasan yang penuh kekerasan di negara bagian Tamaulipas yang berbatasan dengan Amerika Serikat. Ramos tidak menanggapi permintaan komentar atas tuduhan tersebut. Aktivis ini sebelumnya telah menyoroti dugaan pelanggaran oleh pasukan Meksiko, termasuk pembunuhan di luar hukum oleh Angkatan Bersenjata pada tahun 2023 dan penghilangan paksa oleh Angkatan Laut pada tahun 2022. Otoritas Meksiko menanggapi klaim tersebut dengan menahan pejabat militer dan meluncurkan penyelidikan, meskipun belum jelas apakah ada yang berujung pada dakwaan atau hukuman. Kantor jaksa agung Meksiko tidak memberikan komentar mengenai tuduhan AS atau penyelidikan terkait. Pada tahun 2020, Ramos termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran perangkat lunak mata-mata Pegasus milik pemerintah Meksiko, menurut Jaringan Pembela Hak Digital dan Citizen Lab Meksiko.
