Apple dan Google hapus aplikasi pelacak ICE di bawah tekanan DOJ
Apple dan Google telah menghapus beberapa aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna melacak dan menghindari aktivitas Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) dari toko aplikasi mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut tunduk pada tuntutan hukum dari Departemen Kehakiman (DOJ) di tengah dorongan penegakan imigrasi administrasi Trump. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran tentang sensor dan privasi bagi komunitas imigran.
Pada Oktober 2025, Apple mematuhi tuntutan dari administrasi Trump untuk menghapus aplikasi Iceblock dari App Store. Iceblock, yang dikembangkan untuk memperingatkan pengguna tentang operasi ICE di dekatnya, adalah salah satu dari beberapa aplikasi yang menjadi target. Menurut laporan, DOJ mengeluarkan pemberitahuan hukum kepada Apple dan Google, yang menyebabkan penghapusan cepat alat-alat ini dari platform utama.
Aplikasi yang terkena dampak, termasuk Notifica dan ICEblock, menyediakan pemberitahuan waktu nyata tentang pos pemeriksaan ICE dan razia, dengan tujuan melindungi imigran dan aktivis. Pengembang menggambarkan aplikasi tersebut sebagai langkah keamanan esensial di era deportasi yang meningkat. Seorang pengembang menyatakan, "Aplikasi ini menyelamatkan nyawa dengan memberi tahu komunitas tentang bahaya potensial—menghapusnya terasa seperti sensor langsung."
Konteks latar belakang mengungkapkan bahwa aplikasi semacam itu muncul sebagai respons terhadap taktik agresif ICE di bawah administrasi Trump. Sebelum penghapusan, Iceblock telah mendapatkan ribuan unduhan, terutama di daerah dengan populasi imigran yang tinggi. Tekanan DOJ sejalan dengan upaya yang lebih luas untuk membatasi alat yang dianggap membantu penghindaran penegakan hukum federal.
Juru bicara Apple mengonfirmasi tindakan tersebut, mencatat, "Kami menerima tuntutan hukum dari DOJ dan bertindak sesuai untuk mematuhi hukum yang berlaku." Google mengikuti, menarik aplikasi dari Play Store tanpa komentar publik tentang spesifiknya. Kritikus berargumen bahwa ini menetapkan preseden untuk pengaruh pemerintah atas moderasi konten teknologi, berpotensi mendinginkan ekspresi bebas.
Tidak ada jadwal untuk banding atau pemulihan potensial yang diumumkan, meninggalkan pengguna tanpa perlindungan digital ini. Insiden ini menyoroti ketegangan antara prioritas keamanan nasional dan hak privasi digital.