Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 sebesar Rp87,4 juta per orang, turun sekitar Rp2 juta dari tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak mengurangi kualitas layanan bagi jamaah. Jamaah hanya membayar Rp54,2 juta secara langsung, dengan sisanya dari pengelolaan dana haji.
Pada Rabu, Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah RI menyepakati rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 H/2026 sebesar Rp87.409.365,45 per calon jamaah. Angka ini turun dari Rp89,4 juta pada 2025, hasil pembahasan intensif dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menyatakan, “Pembahasan kali ini luar biasa, karena dilakukan cepat dan penuh tanggung jawab. Dalam satu hari satu malam kita mampu menetapkan angka yang realistis tanpa mengurangi kualitas layanan kepada jamaah.” Biaya yang dibayar jamaah (Bipih) adalah Rp54.193.806,58 atau 62 persen dari total, sementara Rp33.215.558,87 atau 38 persen berasal dari nilai manfaat BPKH, menghasilkan surplus Rp149 miliar.
Marwan menekankan komitmen menjaga kualitas: akomodasi di Makkah maksimal 4,5 km dari Masjidil Haram dan di Madinah 1 km dari Masjid Nabawi. Menu katering berasa Nusantara dengan juru masak Indonesia, serta living cost SAR750 dikembalikan tunai, sehingga total pembayaran jamaah sekitar Rp23,1 juta setelah pelunasan. “Kami berkomitmen memastikan pelayanan terbaik tetap diberikan, mulai dari transportasi, konsumsi, hingga layanan Armuzna,” tambahnya.
Kuota haji Indonesia 2026 adalah 221.000 orang, dengan 203.320 reguler (92 persen) dan 17.680 khusus (8 persen), dibagi berdasarkan daftar tunggu provinsi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2025. Masa tinggal rata-rata 41 hari, pesawat maksimal 15 tahun, dan transportasi darat nyaman. Komisi mendorong pemanggilan cepat jamaah berhak dan pelayanan optimal dari Rakeen Mashariq serta Al-Bait Guests, tanpa penempatan di Mina Jadid.