Hamas mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah membubarkan pemerintahan de facto mereka di Gaza dan akan menyerahkan kendali sipil kepada komite teknokrat yang didukung PBB. Langkah ini terkait dengan rencana gencatan senjata yang ditengahi oleh pemerintahan Trump, namun masih menyisakan pertanyaan mengenai pelucutan senjata.
Hamas menyatakan telah membubarkan Komite Darurat Pemerintahan mereka, yang selama ini mengawasi kementerian-kementerian di wilayah tersebut. Staf teknis akan tetap bertugas untuk mempertahankan layanan dan bekerja di bawah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang baru, menurut Ismail al-Thawabta, direktur kantor media pemerintah yang dijalankan Hamas.
Juru bicara Hamas Hazem Qassem mendeskripsikan keputusan tersebut sebagai “langkah positif ke depan” menuju pelaksanaan gencatan senjata. Komite Nasional, yang berbasis di Kairo dan dipimpin oleh Ali Shaath, diharapkan akan mengawasi urusan sipil di bawah pengawasan PBB dan Dewan Perdamaian (Board of Peace).
Dewan Perdamaian menyatakan bahwa mereka akan menilai pengumuman tersebut berdasarkan tindakan, bukan janji, dan menegaskan bahwa komite tersebut harus mengendalikan semua senjata. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menepis langkah tersebut, dengan mengatakan bahwa Hamas bertujuan untuk menghindari pelucutan senjata sambil tetap mempertahankan pengaruh.
Pertempuran terus berlanjut meskipun ada gencatan senjata, dengan pejabat kesehatan Gaza melaporkan setidaknya lima kematian akibat serangan Israel pada hari Senin. Perang dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang.
