Menteri Agama bahas perbedaan awal Ramadan pemerintah dan Muhammadiyah

Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada 19 Februari 2026, sementara Muhammadiyah memulai pada 18 Februari 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta masyarakat tidak menjadikan perbedaan ini sebagai sumber perpecahan. Ia menekankan pentingnya kebersamaan umat Islam di Indonesia.

Pada konferensi pers Sidang Isbat 1 Ramadan 1447 Hijriah di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa, 17 Februari 2026, Menteri Agama Nasaruddin Umar merespons perbedaan penetapan awal puasa antara pemerintah dan Muhammadiyah. Pemerintah menggunakan metode kombinasi hisab dan rukyat, di mana hasil perhitungan Tim Hisab Rukyat Kemenag menunjukkan posisi hilal pada 29 Sya’ban 1447 H atau 17 Februari 2026 tidak memenuhi kriteria visibilitas MABIMS. Kriteria tersebut mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat, tetapi hasil menunjukkan tinggi hilal antara minus 2,41 derajat hingga minus 0,93 derajat dengan elongasi 0,94 derajat hingga 1,89 derajat. Secara astronomi, bulan masih berada di bawah ufuk saat matahari terbenam, sehingga tidak mungkin dirukyat.

Nasaruddin berharap keputusan ini menjadi simbol kebersamaan. "Kita semua berharap semoga keputusan ini memberikan seluruh umat Islam di seluruh Indonesia memulai puasanya secara bersama-sama, semoga ini menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa demi menyongsong masa depan yang baik," katanya.

Ia juga mengimbau agar perbedaan keyakinan dihormati. "Dan seandainya ada di antara warga kita umat Islam yang mungkin akan melakukan hal berbeda, sesungguhnya dengan keyakinan masing-masing dan kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, kemarin perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam artian negatif," ujarnya. Nasaruddin menambahkan, "Jadikan lah perbedaan itu menjadi suatu kolaborasi yang sangat indah, Indonesia sudah berpengalaman berbeda tapi kita tetap dalam persatuan yang sangat indah."

Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan pada 18 Februari 2026 berdasarkan pendekatan hisab global, yang menggunakan posisi hilal di kawasan Alaska sebagai rujukan, memicu diskusi publik.

Artikel Terkait

President Prabowo Subianto vows to lower hajj costs at Nahdlatul Ulama centennial event in Malang.
Gambar dihasilkan oleh AI

Prabowo bertekad turunkan biaya haji di acara NU Malang

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Mujahadah Kubro peringatan satu abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, pada 8 Februari 2026. Di hadapan ribuan ulama dan nahdliyin, ia berkomitmen membangun Kampung Haji di Mekkah untuk menurunkan biaya ibadah haji bagi jamaah Indonesia.

Organisasi Muhammadiyah di Jawa Barat akan memulai ibadah puasa Ramadhan 1447 Hijriah pada Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan maklumat pimpinan pusatnya. Sholat tarawih perdana akan digelar pada malam Selasa, 17 Februari 2026. Persiapan di masjid-masjid sudah dilakukan untuk menyambut bulan suci tersebut.

Dilaporkan oleh AI

Nahdlatul Ulama (Nu) menegaskan komitmennya menggunakan metode rukyatul hilal untuk menentukan awal Ramadhan 1447 Hijriah pada 2026, tanpa mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal (Khgt). Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan perbedaan ruang, waktu, dan visibilitas hilal. Pernyataan disampaikan oleh Ahmad Izzuddin dari Lembaga Falakiyah PbNu.

Memasuki 10 hari kedua Ramadhan 1447 Hijriah pada 4 Maret 2026, banyak umat Islam mengalami penurunan semangat ibadah. Ustaz Adi Hidayat dalam ceramahnya mengungkap bahwa fase ini menjadi ujian kualitas puasa. Ia menekankan pentingnya konsistensi untuk mencapai takwa yang berkelanjutan.

Dilaporkan oleh AI

Religious leaders and Muslim faithful have called for emergency aid to communities in drought-affected areas as Ramadan begins. The holy month, expected to start on February 18 or 19, coincides with severe drought in counties including Lamu and Mandera. They warn that the drought could endanger health and religious observances.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa tegas tentang berhaji dengan cara halal. Ia menekankan bahwa menggunakan uang korupsi untuk haji adalah haram dan harus diingatkan terus-menerus. Pernyataan ini disampaikan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 26 Januari 2026.

Dilaporkan oleh AI

Pendakwah Gus Miftah memimpin acara doa bersama di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, pada Jumat malam, 26 Desember 2025. Acara ini diinisiasi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mendoakan pemulihan pascabencana di Sumatera dan keselamatan bangsa dari ancaman iklim ekstrem.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak