Satgas PRR percepat pembangunan huntap dan huntara di Sumatera

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera melaporkan peningkatan jumlah hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) yang selesai dibangun per 3 April 2026. Total 230 huntap rampung dari 35.368 unit direncanakan, sementara huntara mencapai 17.084 unit atau 89 persen dari target. Selain itu, dana tunggu hunian telah disalurkan 100 persen kepada 14.021 penerima.

Satgas PRR Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan huntap dan huntara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk menyediakan tempat tinggal layak bagi penyintas bencana hidrometeorologi.

Per 3 April 2026, 230 huntap rampung dibangun dari total 35.368 unit, dengan 1.240 unit dalam progres. Di Aceh, 104 unit selesai dari 26.418 direncanakan dan 395 dalam proses; Sumut 120 dari 5.690 dan 404 proses; Sumbar 6 dari 3.260 dan 441 proses. Huntara mencapai 17.084 unit dari 19.135 target (89 persen): Aceh 15.259 dari 17.281 (88 persen), Sumut 995 dari 1.024 (97 persen), Sumbar 830 dari 830 (100 persen).

Satgas juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) Rp600.000 per bulan selama 3 bulan (total Rp1,8 juta per kepala keluarga) kepada 14.021 penerima dengan 100 persen realisasi: Aceh 8.099, Sumut 4.162, Sumbar 1.760.

Di Dusun Pante Geulima, Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Mereudu, Pidie Jaya, Aceh, warga gotong royong dengan pemerintah dan BPBD membersihkan kawasan terdampak pada 2 April 2026. Ahlul Fikri menyatakan sinergi ini mempercepat pemulihan, didukung donasi perantau. Halimah menyebut kegiatan memberikan upah harian yang membantu kebutuhan sehari-hari.

Artikel Terkait

President Prabowo Subianto inspects construction of temporary homes for flood victims in Aceh Tamiang, Sumatra.
Gambar dihasilkan oleh AI

Prabowo tinjau pembangunan 600 hunian sementara di Aceh Tamiang

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Aceh Tamiang pada 1 Januari 2026 untuk meninjau pembangunan 600 hunian sementara bagi korban banjir dan longsor di Sumatera. Ia menegaskan penanganan bencana dilakukan secara serius tanpa status bencana nasional, meski korban jiwa mencapai 1.154 orang. Prabowo juga merespons kritik terhadap kunjungan menteri dan memuji kerja cepat BUMN melalui Danantara.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan 36.669 unit hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pembangunan akan dimulai setelah Idulfitri 1447 H/2026 dengan dua skema utama: in situ dan relokasi komunal. Koordinasi dengan pemerintah daerah dijadwalkan segera dilakukan.

Dilaporkan oleh AI

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melibatkan aktif masyarakat korban banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara dalam sosialisasi pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Keterlibatan ini bertujuan memastikan proses transparan dan berkelanjutan. Sosialisasi dilakukan di Kantor Desa Sibalanga, Tapanuli Utara, disertai peninjauan rumah contoh huntara.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara melalui program Pertamina Peduli mendirikan dua tenda posko yang difungsikan sebagai sekolah dan pesantren sementara bagi anak-anak terdampak bencana alam di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Inisiatif ini memastikan keberlangsungan pendidikan di tengah kondisi darurat pascabencana. Kegiatan belajar mengajar perdana dilaksanakan pada Senin (5/1).

Dilaporkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat sejak hari pertama kejadian. Pemerintah mengerahkan pesawat TNI AU untuk mengirim bantuan logistik, sementara tantangan seperti jalan putus dan komunikasi terganggu mempersulit evakuasi. Fenomena siklon tropis Senyar menjadi pemicu utama cuaca ekstrem tersebut.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan perubahan status penanganan bencana dari tanggap darurat menjadi transisi menuju pemulihan selama 90 hari, hingga 29 April 2026. Penetapan ini didasarkan pada kajian Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan surat Menteri Dalam Negeri. Fokus utama mencakup koordinasi lintas sektor, pemenuhan kebutuhan dasar, dan persiapan rehabilitasi.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan pemerintah akan menggaji petani melalui skema padat karya untuk merehabilitasi sawah yang rusak akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program ini bertujuan menjaga produksi pangan nasional, dengan biaya ditanggung pemerintah pusat. Total kerusakan mencapai 98.002 hektare, dengan target penyelesaian kerusakan ringan hingga sedang dalam tiga bulan.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak