Dua skema hunian tetap untuk korban bencana di Sumatera

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan 36.669 unit hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pembangunan akan dimulai setelah Idulfitri 1447 H/2026 dengan dua skema utama: in situ dan relokasi komunal. Koordinasi dengan pemerintah daerah dijadwalkan segera dilakukan.

Pemerintah melalui Satgas PRR Pascabencana Sumatera fokus memulihkan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program utama adalah pembangunan hunian tetap (huntap) untuk warga dengan rumah rusak berat, roboh, atau hanyut akibat banjir. Rencana ini akan dimulai setelah Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026, dengan koordinasi lanjutan bersama pemerintah daerah (pemda) yang siap membangun. Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, yang juga Menteri Dalam Negeri, menyatakan, “Kami sudah janjian nanti setelah lebaran ini dengan Menteri PKP untuk turun koordinasikan pemda-pemda yang mana sudah siap dibangun, untuk segera dibangun.” Sinergi melibatkan BNPB, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Polri, serta sektor swasta dan masyarakat. Pembangunan menggunakan dua skema: in situ di lokasi atau sekitar tempat tinggal lama yang aman dari risiko bencana, seperti di Kabupaten Bireuen dengan 365 unit; serta relokasi komunal ke kawasan baru yang aman untuk daerah rawan. Total rencana mencakup 36.669 unit hunian tetap di tiga provinsi, dengan 110 unit sudah selesai dan 1.359 unit dalam pengerjaan.

Artikel Terkait

President Prabowo Subianto inspects construction of temporary homes for flood victims in Aceh Tamiang, Sumatra.
Gambar dihasilkan oleh AI

Prabowo tinjau pembangunan 600 hunian sementara di Aceh Tamiang

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Aceh Tamiang pada 1 Januari 2026 untuk meninjau pembangunan 600 hunian sementara bagi korban banjir dan longsor di Sumatera. Ia menegaskan penanganan bencana dilakukan secara serius tanpa status bencana nasional, meski korban jiwa mencapai 1.154 orang. Prabowo juga merespons kritik terhadap kunjungan menteri dan memuji kerja cepat BUMN melalui Danantara.

Pemerintah pusat menyerahkan 120 unit hunian tetap tahap pertama kepada korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Penyerahan dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Jumat (27/3/2026), yang memuji kecepatan proses sebagai yang tercepat di Sumatra.

Dilaporkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat sejak hari pertama kejadian. Pemerintah mengerahkan pesawat TNI AU untuk mengirim bantuan logistik, sementara tantangan seperti jalan putus dan komunikasi terganggu mempersulit evakuasi. Fenomena siklon tropis Senyar menjadi pemicu utama cuaca ekstrem tersebut.

Bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menewaskan 867 orang hingga 5 Desember 2025, dengan ribuan mengungsi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dana tambahan siap disiapkan setelah usulan dari BNPB. Upaya penanganan melibatkan TNI, Polri, dan bantuan swasta untuk evakuasi serta logistik.

Dilaporkan oleh AI

Pemerintah pusat membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk menangani dampak banjir bandang di Sumatera, dengan posko induk di Banda Aceh sebagai wilayah paling terdampak. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Presiden Prabowo Subianto selama rapat koordinasi untuk memastikan anggaran transfer ke daerah Aceh tidak dipotong. Berbagai tokoh menekankan semangat gotong royong dalam pemulihan.

Banjir bandang akhir November 2025 menghancurkan hampir 80 persen rumah di Desa Kota Lintang Bawah, Aceh Tamiang, meninggalkan desa sunyi dan ribuan warga mengungsi. Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah akan membangun ulang rumah-rumah yang hilang atau rusak berat. Upaya pemulihan terus dilakukan dengan pengiriman 100 ton logistik harian dan personel TNI-Polri bekerja hingga 20 jam sehari.

Dilaporkan oleh AI

Pemerintah Indonesia mengumumkan bantuan langsung tunai minimal Rp8 juta per keluarga untuk pengungsi banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan ini meliputi pemulihan rumah dan ekonomi, di luar santunan kematian Rp15 juta serta dukungan logistik lainnya. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.129 jiwa per 24 Desember 2025.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak