Trump promosikan Undang-Undang SAVE dalam pidato keamanan pemilu

Presiden Trump menyampaikan pidato mengenai keamanan pemilu pada Kamis malam, dengan fokus pada kebutuhan untuk mengesahkan Undang-Undang SAVE guna memperketat aturan pendaftaran pemilih dan membatasi pemungutan suara melalui pos.

Pidato tersebut disampaikan tiga bulan sebelum pemilihan paruh waktu bulan November, dengan jajak pendapat menunjukkan tingkat persetujuan Trump di bawah 40 persen. Analis NPR mencatat bahwa pidato tersebut bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari topik-topik termasuk perang yang sedang berlangsung dengan Iran dan berkas Epstein.

Dorongan Trump untuk Undang-Undang SAVE menghadapi tantangan di Senat, di mana jumlah suara masih belum mencukupi. Presiden juga membahas kekhawatiran mengenai integritas pemilu masa lalu, meskipun para pembantu kemudian mengakui kurangnya bukti adanya kecurangan yang meluas dalam pemungutan suara sebelumnya.

Secara terpisah, calon pejabat Todd Blanche dan Jay Clayton memberikan kesaksian minggu ini. Konfirmasi Blanche sebagai jaksa agung menghadapi penolakan bipartisan terkait penanganan berkas Epstein, sementara kedua calon tersebut sejalan dengan posisi presiden mengenai masalah pemilu.

Artikel Terkait

President Trump speaking at the White House about election security vulnerabilities.
Gambar dihasilkan oleh AI

Trump warns of election vulnerabilities in primetime address

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

President Trump delivered a primetime address Thursday night from the White House on U.S. election security. He highlighted alleged foreign interference and called for passage of the SAVE America Act. The speech came months ahead of midterm elections.

President Trump has declined to sign a bipartisan housing affordability bill this week, citing the lack of Senate action on the SAVE America Act voting legislation.

Dilaporkan oleh AI

President Donald Trump called on supporters to contact Senate Majority Leader John Thune about passing the SAVE America Act during a July 22 rally in Georgia. The remarks followed House approval of a bill combining the measure with a congressional stock-trading ban.

A federal judge in Boston on Wednesday issued a permanent injunction blocking key parts of President Donald Trump’s executive order that sought, among other changes, to require documentary proof of U.S. citizenship for voter registration using the federal form. The Justice Department is expected to appeal.

Dilaporkan oleh AI

The U.S. Supreme Court on Monday upheld a Mississippi law allowing election officials to count mail-in ballots postmarked by Election Day but received up to five days later. The 5-4 decision rejected a challenge by the Republican National Committee. It preserves practices used in about 18 states and territories.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak