Larangan router FCC: Kaitan serangan siber dan reaksi keras para ahli

Satu minggu setelah FCC melarang penjualan router Wi-Fi buatan luar negeri yang baru karena risiko keamanan nasional, rincian baru muncul mengenai serangan siber yang terlibat dan kritik yang berkembang terhadap efektivitas kebijakan yang luas tersebut.

Pemberitahuan publik FCC secara eksplisit menargetkan router yang terkait dengan serangan siber baru-baru ini, termasuk Volt, Flax, dan Salt Typhoon, yang membobol jaringan yang menangani penyadapan resmi pengadilan yang sensitif. Lembaga tersebut menganggap router buatan luar negeri—yaitu router dengan komponen utama manufaktur, perakitan, desain, atau pengembangan di luar negeri—sebagai ancaman yang 'tidak dapat diterima,' yang berdampak pada hampir semua model baru di tengah rantai pasokan global. Sebagai contoh, Netgear melakukan produksi di Vietnam, Thailand, Indonesia, dan Taiwan, sementara Starlink mempromosikan router yang lebih baru yang dirakit di Texas.

FCC mengarahkan pertanyaan ke FAQ Daftar Terlindungi miliknya, dengan produsen yang mengupayakan persetujuan bersyarat di tengah kegelisahan pasar. Kejelasan lebih lanjut mengenai perusahaan yang terdampak diperkirakan akan muncul dalam satu hingga dua bulan ke depan, menurut para pengamat industri.

Para kritikus bersuara lantang. William Budington dari Electronic Frontier Foundation menyebut larangan tersebut sebagai 'instrumen yang sangat tumpul' yang juga merugikan produk yang tidak berbahaya. Alan Butler dari Electronic Privacy Information Center memperingatkan bahwa larangan ini dapat menurunkan tingkat keamanan setelah tenggat waktu, yang menyebabkan router menjadi tidak berguna tanpa pembaruan. Para ahli keamanan siber sebagian besar mendukung perlindungan router tetapi mencela pendekatan menyeluruh ini: Thomas Pace dari NetRise menunjuk pada kerentanan di semua merek, dan Sergey Shykevich dari Check Point Research mencatat bahwa kredensial bawaan menjadi pemicu peretasan massal.

Artikel Terkait

Illustration depicting FCC ban on new foreign-made routers due to security risks, featuring banned router, US flag, and production shift to America.
Gambar dihasilkan oleh AI

FCC bans new foreign-made routers as security risk

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

The Federal Communications Commission announced on March 23, 2026, that new consumer-grade routers manufactured outside the US pose an unacceptable national security risk and will be added to its Covered List. The ban applies to sales of new models but spares existing and previously authorized routers. Manufacturers may seek exemptions by planning to shift production to the US.

Following the FCC's March 23 announcement banning sales of new Wi-Fi routers with major foreign manufacturing due to security risks, companies like TP-Link and Netgear have responded with production shift plans, while experts cite threats like Salt Typhoon and warn of update cutoffs after March 1, 2027. No exemptions granted yet; Starlink routers appear unaffected.

Dilaporkan oleh AI

The Federal Communications Commission has granted exemptions to Netgear and Eero from its ban on new foreign-made Wi-Fi routers. The move follows the original March 23 order that targeted devices with manufacturing or design outside the United States. Firmware updates for existing models will continue until at least January 1, 2029.

Researchers have unveiled AirSnitch, a series of attacks that undermine client isolation in Wi-Fi networks, allowing unauthorized communication between devices. The technique exploits low-level network behaviors and affects routers from major manufacturers including Netgear, D-Link, and Cisco. Presented at the 2026 Network and Distributed System Security Symposium, the findings highlight vulnerabilities in home, office, and enterprise setups.

Dilaporkan oleh AI

Iranian officials are issuing SMS warnings to citizens bypassing internet restrictions. The messages target those using VPNs or Starlink to access global web content. This comes amid a near-total internet blackout in the country.

Digital rights groups have criticized a proposed Wisconsin bill that includes provisions to ban VPN use for age verification. The Electronic Frontier Foundation describes the measure as unworkable. Lawmakers are set to discuss the controversial proposal on February 18.

Dilaporkan oleh AI

Wisconsin lawmakers have reversed a provision in their age verification legislation that would have banned VPN access to websites with material harmful to minors. The change follows criticism from digital rights advocates highlighting privacy and access concerns. The bill now awaits Governor Tony Evers's signature.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak