Pembela hak digital mendesak Wisconsin tolak RUU larangan VPN

Kelompok hak digital mengkritik RUU Wisconsin yang diusulkan yang mencakup ketentuan untuk melarang penggunaan VPN untuk verifikasi usia. Electronic Frontier Foundation menyebut langkah tersebut tidak dapat diterapkan. Pembuat undang-undang dijadwalkan membahas usulan kontroversial tersebut pada 18 Februari.

Pembuat undang-undang Wisconsin bersiap untuk membahas RUU verifikasi usia yang kontroversial pada 18 Februari, yang mencakup langkah-langkah untuk memblokir pengguna jaringan pribadi virtual (VPN). Pembela hak digital, termasuk Electronic Frontier Foundation (EFF), mendesak legislator untuk menolak usulan tersebut, menyebutnya sebagai «ide yang sangat buruk».RUU tersebut bertujuan menerapkan persyaratan verifikasi usia, tetapi ketentuannya untuk membatasi akses VPN menuai kritik tajam. EFF memperingatkan bahwa pembatasan tersebut «tidak dapat diterapkan», menyoroti tantangan potensial dalam penegakan dan dampaknya terhadap privasi pengguna. Para pembela berargumen bahwa langkah-langkah tersebut dapat menghambat aktivitas online yang sah dan merusak alat keamanan digital yang banyak digunakan untuk melindungi data pribadi.Diskusi ini muncul di tengah perdebatan yang lebih luas tentang keseimbangan antara keselamatan online dan hak privasi di Amerika Serikat. Meskipun usulan tersebut menargetkan akses konten sesuai usia, para penentang menekankan risiko kelebihan regulasi internet. Tidak ada detail lebih lanjut tentang sponsor RUU atau teks pastinya dalam laporan, tetapi sikap EFF menegaskan kekhawatiran dari komunitas teknologi dan hak.

Artikel Terkait

Illustration depicting a lively debate in Bad Segeberg on proposed social media ban for under-16s, featuring protesting youth, discussing parents, and supportive politician.
Gambar dihasilkan oleh AI

Debate on social media ban under 16 in Bad Segeberg

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

In Bad Segeberg, the proposed ban on social media for children and youth under 16 is under intense discussion. Young people and parents express differing opinions, while Schleswig-Holstein's Minister President Daniel Günther supports it. The question of feasibility remains central.

Wisconsin lawmakers have reversed a provision in their age verification legislation that would have banned VPN access to websites with material harmful to minors. The change follows criticism from digital rights advocates highlighting privacy and access concerns. The bill now awaits Governor Tony Evers's signature.

Dilaporkan oleh AI

Critics in the UK are voicing strong opposition to proposals that could restrict access to virtual private networks through age verification requirements. The plans, aimed at enhancing online safety, have sparked concerns about privacy and internet freedom. It remains uncertain whether these measures will actually become law.

Building on our earlier coverage of California's Digital Age Assurance Act (AB 1043)—signed by Governor Gavin Newsom in October 2025 and effective January 1, 2027—the law's requirements for age data collection and API sharing pose steep compliance hurdles for volunteer-driven open-source operating systems like Ubuntu, Debian, Arch Linux, and SteamOS.

Dilaporkan oleh AI

Linux PC vendor System76 is advocating against state mandates for operating system-level age verification. The company's CEO met with a Colorado senator to discuss excluding open source software from a proposed bill. Similar legislation is advancing in several other US states.

Wisconsin lawmakers have advanced a bipartisan measure to protect residents from cryptocurrency scams involving kiosks. The bill, which passed the state assembly last month, introduces transaction limits and licensing requirements for operators. It now awaits senate approval amid reports of significant losses to such frauds.

Dilaporkan oleh AI

The French National Assembly approved on January 26, 2026, a government-backed bill banning social media access for minors under 15 and prohibiting mobile phone use in high schools. Introduced by Renaissance deputy Laure Miller and accelerated by President Emmanuel Macron, the streamlined measure—focusing on parental controls for the riskiest platforms—aims to protect youth mental and physical health amid years of debate.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak