Gibran minta TNI-Polri jaga keamanan Yahukimo demi program prioritas Prabowo

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta TNI-Polri bersinergi menjaga keamanan Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan lancar. Kunjungan ini dilakukan meskipun sebelumnya sempat ditunda karena ancaman keamanan pada Januari 2026.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Yahukimo pada 22 April 2026. Saat berdialog dengan keluarga prajurit TNI di Koramil 1715/06 Dekai, ia meminta aparat TNI-Polri saling bersinergi untuk memastikan keamanan wilayah yang rawan konflik akibat kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Saya mohon dari TNI, Polri juga terima kasih atas kerja kerasnya saya ingin benar-benar keadaannya aman, tidak ada kepentingan sama sekali. Saya hanya ingin memasukkan semua program prioritas dari Bapak Presiden dan nanti pada akhirnya yang menikmati juga warga," kata Gibran.

Ia menekankan bahwa kunjungan ini tidak membawa kepentingan pribadi, melainkan untuk menjalankan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), perumahan rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. "Kalau Yahukimo dan sekitarnya dipastikan aman, otomatis kita juga bisa membawa program-program dari Bapak Presiden ke sini, MBG, CKG, perumahan rakyat, koperasi," tambahnya.

Gibran mengaku tidak kapok mengunjungi Yahukimo meski rencana sebelumnya pada Januari 2026 dibatalkan karena pertimbangan intelijen tentang pergerakan kelompok tidak bertanggung jawab setelah kunjungan ke Wamena. Kunjungan tiga hari ini ke Papua, termasuk Nabire, Mimika, Sorong, dan Raja Ampat, menjadikan Yahukimo sebagai yang paling menantang.

Selama tiga jam di Yahukimo, Gibran meninjau MBG di Sekolah Kristen Yahukimo, fasilitas kesehatan di RSUD Dekai, dan berdialog dengan Persatuan Istri Tentara (Persit). Ia mengapresiasi pengamanan TNI-Polri yang memastikan kunjungan berjalan lancar.

Artikel Terkait

President Prabowo Subianto pays tribute to three fallen Indonesian peacekeepers at Soekarno-Hatta Airport.
Gambar dihasilkan oleh AI

Prabowo condemns attack on Indonesian peacekeepers, pays tribute to slain TNI soldiers

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

President Prabowo Subianto condemned the attack that killed three TNI soldiers on a UNIFIL mission in Lebanon and paid respects to their remains upon arrival at Soekarno-Hatta Airport on April 4, 2026. The government demanded UN security guarantees amid ongoing concerns for troop safety.

Vice President Gibran Rakabuming Raka led a coordination meeting on flood response in Tuban Regency, East Java, on Friday, March 6, 2026. He stressed accelerating the recovery of public facilities and aid for affected residents, despite no fatalities. Gibran also urged anticipation of post-flood diseases and long-term infrastructure improvements.

Dilaporkan oleh AI

President Prabowo Subianto delivered directives comprising eight key points to TNI and Polri leaders during the 2026 Leadership Meeting (Rapim) held at Istana Merdeka, Jakarta, on February 9, 2026. He emphasized synergy between the two forces, readiness to assist the public, and support for government programs. The event, attended by over 600 senior leaders, was held at the palace for the first time.

South Sumatra's police chief, Inspector General Police Sandi Nugroho, conducted a direct inspection of the Kapal Betung toll road on Tuesday, March 10, 2026, to ensure readiness for Lebaran mudik traffic security under Operation Ketupat 2026. The event was attended by Governor Herman Deru and related officials, focusing on road infrastructure and support facilities. Sandi emphasized inter-agency synergy to make public travel safe and smooth.

Dilaporkan oleh AI

Academic and STIK-PTIK Professor Albertus has praised the implementation of Operasi Ketupat 2026 for its thorough planning by Korlantas Polri. He highlighted the mobilization of human resources, budget, and technology as key to success. Research shows 93 percent public approval.

Prabowo's Pasbata volunteers firmly reject the proposal to place Polri under a ministry, arguing it could undermine the police's strategic role. Chairman David Febrian affirms that positioning Polri under the president is a constitutional choice for swift responses to security threats. Analyst Pieter Zulkifli praises Kapolri Listyo Sigit Prabowo's statement as an effort to safeguard presidential democracy.

Dilaporkan oleh AI

Indonesia's Minister for Villages and Underdeveloped Regions, Yandri Susanto, warned that the central government will impose strict sanctions on partners of the Free Nutritious Meals (MBG) program who violate rules. He made the statement during a visit to a Nutritious Fulfillment Service Unit (SPPG) in Padang Pariaman Regency on Friday (3 April 2026). The MBG program is described as a state mandate that must be strictly supervised.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak