Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menolak upaya pemecatannya oleh rapat Harian Syuriyah dan menyatakan keputusan itu tidak bisa dibawa ke Majelis Tahkim karena melanggar AD/ART secara jelas. Kesekretariatan PBNU juga membantah isu sabotase pada surat pemberhentian digitalnya. Peristiwa ini menyoroti konflik internal di organisasi Nahdlatul Ulama.
Konflik internal di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memanas setelah rapat Harian Syuriyah pada malam Jumat lalu meminta Gus Yahya mundur sebagai Ketua Umum. Dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, pada Jumat (29/11/2025), Gus Yahya menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak memiliki dasar untuk diajukan ke Majelis Tahkim. "Masjid Tahkim itu, itu kalau ada dispute itu terkait aturan, kalau ada misalnya perbedaan informasi mengenai fakta kejadian ada perbedaan tafsir mengenai aturan," katanya kepada Republika.co.id.
Ia menambahkan, "Nah, dalam soal keputusan rapat harian Syuriyah malam Jumat lalu, itu tidak ada dispute. Itu clear, absolut, memang tidak sesuai dengan aturan. Mau ditahkimi apa lagi?" Gus Yahya menilai pelanggaran aturan sudah terang benderang jika dirujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU.
Sementara itu, Kesekretariatan PBNU membantah isu sabotase terkait surat pemberhentian digital Gus Yahya. Staf Kesekretariatan, Mutowif, menyebut narasi tersebut menyesatkan. Sistem digital dirancang untuk kontrol internal agar surat sesuai AD/ART. Jika tidak memenuhi syarat, dokumen ditandai sebagai draft atau 'TTD Belum Sah'. "Fakta bahwa QR Code pada surat pemberhentian Gus Yahya menampilkan status belum sah adalah bukti sistem berjalan sebagaimana mestinya, bukan alat sabotase," ujar Mutowif pada Sabtu (29/11/2025).
Mutowif menilai tindakan Harian Syuriyah sebagai 'kudeta konstitusional' karena rapat tersebut tidak berwenang memberhentikan Ketua Umum; hanya Muktamar yang memiliki otoritas itu. "Tindakan itu berada di luar ruang kewenangan, ultra vires, dan dilakukan tanpa memberi ruang pembelaan," katanya. Ia menekankan pentingnya menjaga AD/ART untuk legitimasi organisasi. "Pertanyaannya sederhana, jika aturan bisa dilanggar dan kita diamkan, untuk apa aturan itu dibuat? Menjaga aturan main adalah bentuk kejujuran terhadap organisasi," tambahnya. Isu sabotase disebut sebagai distraksi dari pelanggaran prosedur yang lebih serius.