Sejarah Muhammadiyah di Jawa Barat menunjukkan kolaborasi erat antara ulama dan pengusaha yang membentuk gerakan sosial-keagamaan yang tangguh. Sinergi ini dimulai pada awal abad ke-20 melalui inisiatif tokoh seperti Haji Mas Djamhari dan berlanjut hingga penyelenggaraan Muktamar 1965 di Bandung. Kolaborasi tersebut menghasilkan simbiosis mutualisme yang mandiri dan berkelanjutan.
Jawa Barat, atau Tatar Parahyangan, memiliki karakteristik unik dengan mayoritas etnis Sunda. Di wilayah ini, Muhammadiyah berkembang melalui koneksi kuat antara agamawan dan pengusaha, berbeda dari daerah lain di Indonesia.
Perkembangan dimulai dari interaksi Haji Mas (HM) Djamhari, seorang pengusaha batik di Garut, dengan pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dan Haji Fachrodin. Ketiganya aktif dalam syiar Islam dan inisiasi organisasi bernama Al Hidayah. Pada 1921, setelah izin kolonial Belanda, organisasi ini resmi menjadi Muhammadiyah.
Pengusaha berperan sentral dalam pendanaan, terutama keluarga Kancana dari Singaparna-Tasikmalaya. Mereka mendanai masjid, pesantren, sekolah, panti asuhan, dan dakwah, mengubah modal ekonomi menjadi modal sosial-spiritual.
Sementara itu, ulama seperti KH Iping Zaenal Abidin, KH Hambali Ahmad, KH EZ Muttaqien, KH Taufik Ali, dan KH Miskun dari Garut menjaga kemurnian ideologi Muhammadiyah. Mereka fokus pada pemurnian tauhid dan penolakan takhayul, bidah, serta churafat (TBC), sambil hidup sederhana sebagai teladan.
Kolaborasi ini mencapai puncak pada Muktamar 1965 di Bandung, di tengah dinamika politik era Sukarno. Muhammadiyah Jabar menjadi tuan rumah, dengan upaya strategis agar Sukarno hadir dan menerima Bintang Emas Muhammadiyah—penghargaan pertama tersebut.
Jejak historis ini menjadi pelajaran bagi generasi kini untuk menjaga ruh perjuangan Muhammadiyah di tengah tantangan zaman, melalui adaptasi dan pengorbanan demi kemajuan umat.