Ratusan delegasi masyarakat adat berkumpul di Jenewa minggu ini untuk sesi ke-19 Mekanisme Pakar PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Pertemuan ini membahas krisis yang saling berkaitan, termasuk perubahan iklim, konflik, dan teknologi baru. Diskusi difokuskan pada penerapan perlindungan di bawah Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.
Pertemuan tahunan EMRIP ini mempertemukan para pemimpin masyarakat adat, pemerintah, dan pakar untuk menyusun rekomendasi mengenai penegakan hak. Sesi pembahasan mencakup bantuan bencana yang tidak memadai, kecerdasan buatan, ekstraksi sumber daya, dan militerisasi.
Para pembicara menyoroti bagaimana isu-isu tersebut saling tumpang tindih. Binota Moy Dhamai, mantan ketua EMRIP dari Bangladesh, mengatakan bahwa perubahan iklim, militerisasi, ekstraktivisme, dan marginalisasi hukum saling memperkuat satu sama lain. Valmaine Toki, yang mewakili kawasan Pasifik, mencatat bahwa konflik menyebabkan perampasan tanah adat.
Delegasi dari Kaledonia Baru, Kanada, dan Botswana berbagi kekhawatiran regional. Mereka menekankan perlunya persetujuan bebas, didahului dengan informasi, dan diinformasikan dalam pengambilan keputusan serta perlindungan kedaulatan data yang lebih kuat.
Sesi ini bertepatan dengan persiapan peringatan 20 tahun deklarasi PBB tahun depan. Para peserta bertujuan untuk mendorong negara-negara agar lebih mematuhi standar yang sudah ada.
