Para delegasi dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti tekanan lingkungan dari pusat data berskala besar yang menggerakkan kecerdasan buatan di tanah masyarakat adat.
Dalam sebuah panel pada hari kedua Mekanisme Pakar PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, para delegasi masyarakat adat menyerukan kebijakan yang memastikan adanya persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) untuk pembangunan pusat data.
Maren Storslett, anggota Parlemen Sámi di Norwegia, mencatat bahwa pusat data besar telah memberikan tekanan yang luar biasa pada wilayah di Sápmi. Ia mengatakan bahwa diskusi mengenai prioritas dan batasan harus menyertakan suara masyarakat adat.
Aluki Kotierk, ketua Forum Permanen PBB untuk Isu-Isu Masyarakat Adat, menunjuk pada besarnya kebutuhan energi, air, dan mineral dari fasilitas-fasilitas ini, yang sering kali diekstraksi dari tanah masyarakat adat tanpa partisipasi yang berarti.
Contoh yang disebutkan termasuk penangguhan pusat data Google pada tahun 2024 di Santiago, Chili, dan keluhan oleh masyarakat Anacé di Brasil terkait rencana fasilitas TikTok. Di Tulsa, Oklahoma, sebuah proyek Meta memicu moratorium dewan kota pada bulan Maret.
Beberapa komunitas tengah menjajaki manfaatnya, seperti kepemilikan saham Woodland Cree First Nation dalam rencana fasilitas berkapasitas 650 megawatt di Alberta.
