Para pemimpin masyarakat adat di Forum Permanen PBB untuk Isu Masyarakat Adat tengah menghadapi potensi kecerdasan buatan (AI) yang dapat membantu sekaligus mengancam wilayah adat mereka. Meskipun alat AI membantu memantau deforestasi dan kebakaran hutan, pusat data yang menggerakkan teknologi tersebut mengonsumsi sumber daya besar yang sering kali diekstraksi dari wilayah masyarakat adat. Sebuah studi baru oleh mantan ketua forum, Hindou Oumarou Ibrahim, menguraikan berbagai peluang dan risiko tersebut.
Masyarakat adat di seluruh dunia menggunakan AI untuk meningkatkan pengelolaan lahan mereka. Di Cagar Alam Adat Katukina/Kaxinawá di negara bagian Acre, Brasil, agen agroforestri menggunakan alat AI yang dikembangkan oleh Microsoft dan organisasi nirlaba Imazon untuk mendeteksi risiko deforestasi. Siã Shanenawa, salah satu agen tersebut, mengatakan, “Sangat penting untuk memantau lahan, karena kami masyarakat adat lebih aman jika kami dapat mendeteksi apakah ada seseorang yang menyusup, apakah ada seseorang yang mengambil kayu dari lahan kami, apakah ada seseorang yang berburu langsung di lahan kami, atau jika seseorang menyalakan api di dekat lahan kami.” Upaya serupa memadukan AI dengan pengetahuan tradisional di Nunavut untuk perikanan, di Chad untuk prediksi kekeringan, dan oleh Rainforest Foundation US di Amerika Selatan untuk respons ancaman cepat menggunakan data satelit. Lars Ailo Bongo dari Sámi AI Lab di UiT The Arctic University di Norwegia mencatat bahwa AI dapat mendukung pemodelan berbasis data yang selaras dengan norma Sámi, meskipun inklusivitasnya masih terbatas. Hindou Oumarou Ibrahim, seorang pemimpin Mbororo dan mantan ketua UNPFII, menekankan dalam studi barunya bahwa AI dapat bersekutu dengan pengetahuan masyarakat adat untuk melacak keanekaragaman hayati dan dampak iklim jika diterapkan secara kultural dengan tepat. Ia mengatakan kepada Mongabay, “Selama beberapa generasi, masyarakat adat telah melindungi ekosistem paling utuh di dunia tanpa satelit, tanpa algoritma, atau teknologi.” Namun, pusat data yang menggerakkan AI menimbulkan ancaman serius, menyedot air dan energi sekaligus menuntut mineral dari wilayah masyarakat adat. Penduduk di provinsi Chonburi dan Rayong di Thailand, Pennsylvania timur, dan Querétaro di Meksiko melaporkan kekurangan air dan kekhawatiran akan polusi. Ibrahim memperingatkan, “AI sering dianggap tidak berwujud, namun AI memiliki jejak lingkungan yang sangat nyata,” yang berisiko menyebabkan degradasi lahan dan penggusuran. Para pakar seperti Kate Finn dari Tallgrass Institute milik Bangsa Osage menyerukan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (free, prior, and informed consent) sebelum proyek pusat data dilakukan. Bongo menyoroti kekurangan pendanaan untuk AI yang selaras dengan masyarakat Sámi, mendesak dukungan negara dari Norwegia, Finlandia, dan Swedia. Cameron Ellis dari Rainforest Foundation US menekankan bahwa teknologi hanya akan berhasil dengan tata kelola komunitas dan kedaulatan data.