Forum Permanen PBB untuk Isu Masyarakat Adat mengakhiri pertemuan tahunannya pekan lalu dengan rekomendasi mendesak mengenai aksi iklim dan hak atas tanah, meskipun badan tersebut sedang bergulat dengan kekurangan dana yang parah dan keraguan mengenai pengaruhnya. Pertemuan dua minggu di New York ini menyoroti tantangan berkelanjutan bagi badan yang telah berusia 25 tahun tersebut, yang memberikan saran kepada PBB dan negara-negara anggota terkait isu-isu masyarakat adat. Penilaian internal baru menegaskan kesenjangan antara rekomendasi yang diberikan dan implementasi nyata oleh pemerintah.
Ketua forum Aluki Kotierk, seorang Inuk dari Kanada, menutup sesi tersebut pada hari Jumat dengan menekankan dampak hak asasi manusia yang mendesak dari perubahan iklim terhadap komunitas masyarakat adat. Para delegasi mengeluarkan seruan agar negara-negara anggota melindungi tanah masyarakat adat, termasuk tanah suku-suku yang terisolasi, dan menyalurkan pendanaan dari mekanisme iklim global secara langsung kepada masyarakat yang terdampak. Mereka juga mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan putusan pengadilan internasional mengenai mitigasi iklim paling lambat tahun 2027 dan memperlakukan pengungsian akibat iklim sebagai darurat kesehatan.