Pemimpin masyarakat adat kaitkan kesehatan dengan tanah di forum PBB

Para pemimpin masyarakat adat dalam Forum Permanen PBB untuk Isu Masyarakat Adat mendesak adanya pendekatan terkoordinasi terkait kesehatan, lingkungan, dan hak atas tanah. Mereka menyoroti bagaimana perubahan iklim, pertambangan, dan konflik memperburuk krisis kesehatan bagi masyarakat adat. Para ahli memaparkan studi yang menyebut upaya PBB yang terfragmentasi sebagai sebuah kegagalan.

Pada hari kedua sesi ke-25 Forum Permanen PBB untuk Isu Masyarakat Adat di New York, para pemimpin menekankan bahwa kesehatan masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari kesehatan tanah mereka. Geoffrey Roth, keturunan Standing Rock Sioux dan mantan anggota forum, memaparkan studi yang berpendapat bahwa mandat badan-badan PBB yang terkotak-kotak mengenai kesehatan, lingkungan, dan hak asasi telah gagal memenuhi kebutuhan masyarakat adat. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan, deforestasi, dan perubahan iklim secara langsung merusak akses terhadap air bersih, makanan tradisional, dan praktik budaya, kata Roth. “Bagi masyarakat adat, kesehatan sangat erat kaitannya dengan kesehatan tanah,” ujar Roth. “Ini bukan hanya soal akses ke klinik atau obat-obatan — ini tentang air bersih, hutan yang sehat, makanan tradisional, dan kemampuan untuk mempertahankan praktik budaya. Ketika lingkungan rusak — baik karena pertambangan, deforestasi, polusi, atau perubahan iklim — hal itu berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.”

Artikel Terkait

Hundreds of delegates are gathering at the United Nations in New York this week for the Permanent Forum on Indigenous Issues, the world's largest meeting of Indigenous peoples. The forum's theme is ensuring Indigenous health in the context of conflict, addressing war, climate change, AI-driven extraction, and U.S. visa barriers. Experts highlight the interconnectedness of health, land, and sovereignty for Indigenous communities.

Dilaporkan oleh AI

The U.N. Permanent Forum on Indigenous Issues concluded its annual meeting last week with urgent recommendations on climate action and land rights, even as it grapples with severe funding shortfalls and doubts over its influence. The two-week gathering in New York highlighted ongoing challenges for the 25-year-old body, which advises the U.N. and member states on Indigenous issues. A new internal assessment underscored the gap between its recommendations and actual implementation by governments.

Egypt’s Minister of Water Resources and Irrigation Hani Sewilam warned of intensifying global water challenges from climate change and rapid population growth. He called for stronger international cooperation to secure water resources at the Fifth Istanbul International Water Forum. Sewilam stressed the need for transboundary cooperation and adherence to international law.

Dilaporkan oleh AI

A new essay on Literary Hub addresses questions of indigenous identity.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak