Sebuah studi baru yang diterbitkan awal bulan ini di Frontiers in Sustainable Food Systems telah mengungkap adanya kesenjangan antara advokasi dan bukti empiris dalam upaya meningkatkan skala sistem pertanian masyarakat adat untuk melawan dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Para peneliti yang dipimpin oleh Kamaljit Sangha dari Charles Darwin University meninjau 49 artikel mengenai praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC). Temuan tersebut menyoroti berbagai manfaat seperti perlindungan tanah dan dukungan terhadap keanekaragaman hayati, namun menyerukan perlunya data lebih lanjut terkait produktivitas dan nilai ekonomi.
Kamaljit Sangha, seorang peneliti di bidang ekonomi ekologi di Charles Darwin University, memimpin tinjauan yang mengkaji metode pertanian tradisional, seperti tumpang sari jagung, kacang-kacangan, dan labu. Praktik-praktik ini terbukti mampu menjaga kesehatan tanah, mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati, dan melestarikan pengetahuan ekologi tradisional. Namun, Sangha mencatat kurangnya studi mendalam yang mengukur skalabilitas dan produktivitas kuantitatif dibandingkan dengan pertanian arus utama, yang kini menghadapi risiko iklim yang terus meningkat seperti kenaikan suhu, degradasi tanah, dan perubahan nutrisi tanaman. Sistem pangan saat ini menyumbang 26 persen dari emisi gas rumah kaca global, dan peningkatan produksi sebesar 35 hingga 56 persen diperlukan pada tahun 2050 untuk memberi makan 10 miliar orang tanpa melakukan pembukaan lahan lebih lanjut, ungkap para peneliti. Sangha menekankan nilai-nilai non-moneter, termasuk pengurangan pengeluaran rumah tangga untuk pangan, obat-obatan, serat, dan bahan bakar. “Bagaimana kita mengubah perspektif yang selama ini menganggap nilai-nilai holistik dan beragam [dari pertanian masyarakat adat] sebagai sesuatu yang tersembunyi dalam cara kita mengukur pentingnya sistem pangan ini?” ujar Sangha. Ia berharap penyorotan nilai-nilai ini akan menarik perhatian kebijakan dan dukungan pemerintah. Studi ini juga membahas peran kolonialisme dalam mengikis praktik dan pola makan masyarakat adat, serta mengadvokasi integrasi sistem tradisional dan modern dengan investasi yang terarah. Pada tahun 2024, United Nations Global Biodiversity Framework Fund mengalokasikan 20 persen sumber dayanya untuk perbaikan lahan dan konservasi keanekaragaman hayati IPLC, meskipun komitmen khusus untuk sistem pangan tradisional masih belum tersedia.
