Puluhan peneliti mendesak para pemimpin kota di seluruh dunia untuk memperlakukan hutan kota sebagai infrastruktur penting, bukan sekadar fasilitas pelengkap. Dalam esai yang diterbitkan di PLOS Climate, mereka berargumen bahwa penanaman dan pemeliharaan pohon harus menjadi persyaratan hukum guna mengatasi kenaikan suhu, banjir, dan masalah kesehatan.
Esai tersebut, yang dipimpin oleh pakar ekologi Manuel Esperon-Rodriguez dari Bangor University, menyatakan bahwa pepohonan di perkotaan mendinginkan jalanan melalui naungan dan evapotranspirasi sekaligus menyerap air hujan untuk mengurangi banjir. Pepohonan juga meningkatkan kualitas udara, mendukung kesehatan mental, dan menyediakan habitat bagi satwa liar.
Esperon-Rodriguez mengatakan bahwa pohon harus menerima anggaran khusus seperti halnya sistem transportasi. Ia mencatat bahwa setiap dolar yang diinvestasikan untuk taman menghasilkan tiga dolar dalam manfaat ekonomi melalui kesehatan masyarakat yang lebih baik dan peningkatan pengeluaran lokal.
Para peneliti menekankan pentingnya kesetaraan, dengan memperingatkan bahwa lingkungan yang lebih miskin sering kali kekurangan ruang hijau dan menghadapi risiko panas yang lebih tinggi. Mereka menyerukan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan jenis pohon dan agar kebijakan tersebut dituangkan ke dalam undang-undang, bukan sekadar janji kampanye.
Mereka menambahkan, pendekatan ini juga harus berbasis bukti, dengan berfokus pada jenis pohon yang mampu bertahan terhadap kenaikan suhu selama beberapa dekade ke depan.
