Asisten Jaksa Agung Harmeet Dhillon telah memberi tahu Komisaris MLB Rob Manfred bahwa pemerintahan Trump telah merujuk liga tersebut ke Komisi Kesetaraan Kesempatan Kerja (EEOC) untuk ditinjau setelah Major League Baseball memberi peringatan kepada para pelempar bola San Francisco Giants karena menulis referensi ayat Alkitab di topi Pride Night mereka.
Asisten Jaksa Agung Harmeet Dhillon menulis surat kepada Komisaris MLB Rob Manfred pada hari Kamis, menyatakan bahwa pemerintahan Trump telah merujuk Major League Baseball ke Komisi Kesetaraan Kesempatan Kerja (EEOC) untuk diteliti apakah respons liga terhadap ekspresi keagamaan para pemain melanggar undang-undang ketenagakerjaan federal.
Dalam surat tersebut, Dhillon berargumen bahwa Judul VII Undang-Undang Hak Sipil melarang pemberi kerja membebani pelaksanaan agama karyawan secara tidak wajar. Ia juga mempertanyakan penjelasan MLB bahwa kekhawatiran liga terbatas pada aturan seragam, dengan menunjuk pada kejadian di mana para pemain mengenakan emblem “Black Lives Matter” sebagai potensi standar ganda.
Perselisihan ini bermula dari acara Pride Night San Francisco Giants pada 12 Juni, ketika pelempar bola utama Landen Roupp dan pemain pengganti JT Brubaker serta Ryan Walker turun ke lapangan mengenakan topi dengan logo “SF” berwarna pelangi dan menambahkan referensi ayat Alkitab menggunakan spidol. Roupp menulis “Kejadian 9:12-16,” sebuah bagian yang mencakup referensi tentang pelangi.
Major League Baseball kemudian memperingatkan para pemain bahwa tulisan di topi tersebut melanggar kebijakan seragam liga. MLB menyatakan peringatan tersebut konsisten dengan praktik standar dan berkaitan dengan pengubahan perlengkapan—bukan konten pesan tersebut—serta menggambarkannya sebagai tindakan non-disipliner.
Insiden ini menuai kritik dari sejumlah pejabat Partai Republik. Senator Missouri Josh Hawley mengirim surat kepada Manfred untuk meminta rincian mengenai kebijakan MLB, sementara Jaksa Agung Florida James Uthmeier mengatakan secara terbuka bahwa kantornya akan menghubungi pihak liga.
Dhillon mengatakan pemerintahan akan menggunakan perangkat hukum yang tersedia untuk meminta pertanggungjawaban pemberi kerja atas pelanggaran hak-hak keagamaan pekerja.
