Ahmad Sahroni kembali menjabat wakil ketua Komisi III DPR

Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, kembali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI pada rapat pleno di Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan ini menggantikan Rusdi Masse Mappasessu yang telah keluar dari NasDem. Sahroni sebelumnya dinonaktifkan karena pernyataan kontroversial.

Pada rapat pleno yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 19 Februari 2026, Ahmad Sahroni dari Fraksi NasDem ditetapkan kembali sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Komisi ini membidangi urusan politik, hukum, dan keamanan.

Sahroni sebelumnya dinonaktifkan oleh Partai NasDem dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akibat pernyataannya yang kontroversial pada akhir Agustus 2025. Saat itu, ia dipindahkan ke Komisi I DPR RI, dan jabatannya digantikan oleh Rusdi Masse Mappasessu. DPP Partai NasDem juga menonaktifkan Sahroni beserta Nafa Urbach karena pernyataan yang dianggap menyimpang dari perjuangan partai. MKD menjatuhkan sanksi nonaktif selama enam bulan, dihitung sejak penonaktifan oleh partai.

Rusdi Masse kemudian keluar dari NasDem dan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), membuka posisi untuk Sahroni kembali. Penetapan ini berdasarkan surat dari Pimpinan Fraksi NasDem DPR RI Nomor F-NasDem/107/DPR RI/II/2026 tanggal 12 Februari 2026.

Dasco menyatakan, "Maka pimpinan Komisi III DPR dari Fraksi NasDem mengalami perubahan dari yang semula Saudara Rusdi Masse Mappasessu A24 digantikan Ahmad Sahroni A384." Ia kemudian meminta persetujuan anggota Komisi III, yang menjawab "Setuju."

Sahroni mengucapkan terima kasih kepada Dasco dan anggota Komisi III lainnya, serta menyampaikan ucapan selamat memasuki Bulan Ramadhan. "Terima kasih untuk Pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya," kata Sahroni.

Dengan penetapan ini, susunan pimpinan Komisi III DPR RI menjadi: Ketua Habiburokhman (Fraksi Gerindra), Wakil Ketua Dede Indra Permana Sudiro (Fraksi PDIP), Wakil Ketua Ahmad Sahroni (Fraksi NasDem), dan Wakil Ketua M. Rano Alfath (Fraksi PKB).

Artikel Terkait

Illustration of MAKI urging DPR Komisi III to probe KPK's temporary house arrest of corruption suspect Yaqut Cholil Qoumas.
Gambar dihasilkan oleh AI

MAKI urges DPR probe into KPK's temporary house arrest for Yaqut Cholil Qoumas

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Following the Corruption Eradication Commission (KPK)'s temporary shift of hajj quota corruption suspect Yaqut Cholil Qoumas to house arrest on March 19, 2026, anti-corruption group Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) has requested Komisi III DPR RI to form a working committee to investigate the decision. KPK welcomed the scrutiny while denying external influence, confirming Yaqut's return to detention.

Chairman of DPR RI Commission III, Habiburokhman, has stated that his commission is not intervening in the case of crew members (ABK) from the Sea Dragon Terawa ship carrying nearly 2 tons of methamphetamine at the Batam District Court. Prosecutors from the Batam District Prosecutor's Office (JPU Kejari) are insisting on the death penalty for six defendants, including Fandi Ramadhan, despite criticism from Habiburokhman. He emphasized that the death penalty should be applied selectively in accordance with the Criminal Code (KUHP).

Dilaporkan oleh AI

Deputy Chairman of DPR RI Commission III Ahmad Sahroni has affirmed the NasDem Party's commitment to passing the Domestic Workers Protection Bill (RUU PPRT) this year. The bill, advocated for around 22 years, has regained attention following calls from Komnas Perempuan. Sahroni highlighted the need for legal protection for domestic workers, mostly women, against violence and exploitation.

The process of appointing Adies Kadir as a Constitutional Court (MK) judge candidate by Indonesia's DPR has been deemed compliant with legal and constitutional standards. Constitutional law experts confirm that the mechanism is clearly outlined in the 1945 Constitution. The switch from Inosentius Samsul to Adies Kadir is also legally justified.

Dilaporkan oleh AI

Golkar DPP Secretary General M Sarmuji opened Muspinas III BMK 1957 in Jakarta on April 19, 2026, urging a review of work programs to align with current times. BMK 1957 General Chairman Kemas Ilham Akbar highlighted the key agenda to designate HR Agung Laksono as Father of Kosgoro 1957.

Member of DPR RI's Commission III, I Wayan Sudirta, described the death of student AT due to assault by a Brimob officer in Tual, Maluku, as a stain on the Polri institution. He urged a comprehensive evaluation of Polri's handling functions to prevent similar cases. Kapolri Listyo Sigit Prabowo has ordered a thorough investigation.

Dilaporkan oleh AI

Rismon Hasiholan Sianipar, a suspect in the case accusing President Joko Widodo of a fake diploma, has agreed to reconcile with the reporters through restorative justice. The deal has thawed relations, with reporters now calling him a friend. Rismon's legal status as a suspect awaits the investigators' decision.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak