Dewan UE bersiap untuk retensi data lebih luas yang menargetkan penyedia VPN

Dewan UE maju dengan rencana kebijakan retensi data yang lebih luas di tengah tahap akhir RUU Chat Control. Penyedia VPN disorot sebagai target potensial dalam diskusi ini. Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dalam komunikasi digital.

Uni Eropa maju dengan inisiatif untuk memperluas persyaratan retensi data, dengan Dewan UE secara aktif mengeksplorasi kerangka baru. Hal ini terjadi saat RUU Chat Control mendekati tahap legislatif akhirnya, yang berfokus pada langkah-langkah pengawasan yang ditingkatkan untuk platform dan layanan online.

Menurut laporan, penyedia VPN secara khusus diidentifikasi di antara entitas yang mungkin menghadapi kewajiban untuk menyimpan data pengguna. Persiapan Dewan UE bertujuan untuk menstandardisasi retensi data di seluruh negara anggota, berpotensi mewajibkan penyimpanan metadata terkait aktivitas internet dan komunikasi.

Meskipun detail kerangka yang diusulkan masih dibahas, penekanannya adalah pada keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan peraturan privasi yang ada. RUU Chat Control, yang bertujuan memindai pesan terenkripsi untuk konten ilegal, telah memicu perdebatan tentang implikasinya terhadap hak pengguna.

Tidak ada jadwal waktu spesifik untuk implementasi yang dikonfirmasi, tetapi perundingan yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa perubahan tersebut dapat segera memengaruhi penyedia layanan digital yang beroperasi di UE. Pemangku kepentingan di sektor teknologi, khususnya mereka yang menawarkan alat berfokus privasi seperti VPN, sedang memantau perkembangan ini dengan cermat.

Artikel Terkait

Swedish Justice Minister Gunnar Strömmer announces EU fast-tracked law forcing social media to remove gang recruitment content targeting children within one hour, with flags, app icons, and protective shield imagery.
Gambar dihasilkan oleh AI

Sweden secures EU fast-track for law against gang recruitment

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

The Swedish government has received approval from the EU Commission for a fast-track on a new law forcing social media platforms to remove gang recruitment material within one hour. Justice Minister Gunnar Strömmer described it as the first such legislation in any EU member state. The law targets the recruitment of children into gangs via platforms like TikTok, Instagram, and Snapchat.

Google has raised alarms over upcoming European Union regulations that would require it to share search data and open Android AI access to competitors.

Dilaporkan oleh AI

The European Commission is preparing to present its Tech Sovereignty Package. The measures aim to reduce Europe's dependence on semiconductors, cloud services and AI.

The European Parliament’s Economic and Monetary Affairs Committee voted to advance a legal framework for a digital euro on Tuesday. The move sets the stage for trilogue negotiations and a potential rollout by 2029.

Dilaporkan oleh AI

Hong Kong transport authorities will actively explore secure storage of ride-hailing data before new regulations take effect in August. The move aims to meet national security requirements while protecting user privacy.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak