Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyerukan pemimpin dunia di KTT G20 untuk tidak menormalisasi penderitaan manusia yang dapat dicegah. Ia menyinggung konflik di Gaza, Ukraina, Sudan, dan Sahel, sambil mempromosikan QRIS sebagai solusi inklusi keuangan. Gibran juga menekankan hak setiap negara untuk memetakan jalur pembangunannya sendiri.
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Sabtu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato di tiga sesi utama. Dalam sesi pertama, yang membahas ekonomi berkelanjutan, perdagangan, keuangan, dan utang negara berkembang, Gibran mempromosikan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). "Sistem pembayaran digital nasional kami, QRIS, menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketimpangan," katanya.
Gibran menyatakan Indonesia menyambut baik fokus G20 pada keuangan berkelanjutan, tetapi ambisinya harus lebih besar untuk menutup kesenjangan melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, dan mekanisme transisi hijau. Indonesia mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasionalnya, sekitar 2,5 miliar dolar AS per tahun, untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur berketahanan iklim. Ia juga menyoroti teknologi seperti aset kripto dan Bitcoin, serta mengusulkan dialog tentang 'economic intelligence'.
Gibran menekankan bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya sendiri. "Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya sendiri karena tidak ada satu model yang cocok untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik," ujarnya. Pertumbuhan global harus kuat, adil, dan inklusif.
Di sesi kedua, tentang pembangunan dunia tangguh, Gibran menyentuh isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, dan sistem pangan. Ia menyinggung konflik di Gaza, Ukraina, Sudan, dan Sahel. "Kita melihat hal ini di Gaza, Ukraina, Sudan, dan Sahel, serta banyak wilayah lainnya, di mana konflik telah meruntuhkan rumah-rumah, merampas harapan dan mata pencaharian masyarakat," katanya. Gibran meminta pemimpin dunia tidak menormalisasi penderitaan. "Dunia tidak boleh membiarkan dan menormalisasi penderitaan manusia yang sebenarnya dapat dicegah menjadi normal baru."
Sebagai forum yang mewakili 85 persen PDB dunia, G20 memiliki kewajiban moral untuk memimpin. "G20 memiliki kewajiban moral untuk memimpin dengan memberi contoh, memastikan bahwa pertumbuhan dan ketahanan menjadi dua sisi mata uang yang sama, mendorong harapan, kemakmuran, dan keadilan bagi semua," tambah Gibran. Sesi ketiga akan membahas pekerjaan layak, tata kelola kecerdasan buatan, dan mineral kritis, yang menjadi fokus Indonesia.
