Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Tuntas Subagyo, menyoroti isu kedaulatan Indonesia di tengah globalisasi. Ia menilai kedaulatan sering kali hanya menjadi jargon politik, sementara penguasaan atas ekonomi dan sumber daya alam justru menjauh dari rakyat.
Jakarta – Pada Rabu, 7 Januari 2026, Ketua Umum PKR, Tuntas Subagyo, menyampaikan pandangannya mengenai kedaulatan Indonesia yang tergerus oleh arus globalisasi. Menurutnya, meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, penguasaan nyata atas ekonomi, energi, kekayaan alam, dan arah pembangunan semakin jauh dari tangan rakyat.
"Persoalan utama bangsa ini bukan semata pertumbuhan ekonomi, melainkan siapa yang berdaulat atas hasil pertumbuhan tersebut," ujar Tuntas Subagyo dalam keterangannya. Ia menekankan bahwa selama manfaat pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir elit Jakarta dan konglomerat, keadilan sosial akan tetap menjadi utopia.
Subagyo juga mengkritik kondisi kedaulatan ekonomi dan energi nasional yang memprihatinkan. Indonesia menghadapi paradoks di mana sumber daya alam melimpah, tetapi nilai tambahnya dinikmati pihak lain. "Kekayaan alam seperti tambang, hutan, dan laut kita yang semestinya menjadi penopang kesejahteraan rakyat, justru selama puluhan tahun dirampok secara sistematis," tambahnya.
Ia menyerukan agar negara kembali pada mandat konstitusionalnya untuk mengelola kekayaan nasional demi kemakmuran seluruh rakyat. Pembangunan harus dikembalikan ke rel konstitusi dengan keberanian politik yang menempatkan rakyat sebagai pemilik sah negeri. Sebagai Prof. Tuntas Subagyo, ia menegaskan perlunya perubahan paradigma bernegara di mana kedaulatan rakyat menjadi prasyarat mutlak bagi Indonesia yang adil dan makmur.
"Sudah saatnya kedaulatan bangsa dimaknai ulang bukan sebagai simbol, tetapi sebagai praktik nyata," pungkasnya.
