Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar audiensi dengan pimpinan ormas Islam dan pondok pesantren di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026) siang. Pertemuan ini bertujuan menjelaskan keputusan pemerintah bergabung dengan Board of Peace yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump, di tengah kontroversi iuran Rp 16,7 triliun.
Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto akan menggelar silaturahmi dengan para pimpinan ormas Islam dan pondok pesantren di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada pukul 14.00 WIB, Selasa (3/2/2026). Agenda utama pertemuan ini adalah membahas Board of Peace, organisasi perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Pemerintah RI telah memutuskan bergabung dengan dewan tersebut, meskipun keputusan ini memicu kontroversi di kalangan ormas Islam, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), terkait iuran sebesar Rp 16,7 triliun.
Undangan ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, yang menyatakan, "Benar ada (undangan dari Istana)" pada Selasa pagi. Dari pihak pemerintah, yang hadir meliputi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof Muhadjir Effendy, serta Ketua MPR Ahmad Muzani.
Pimpinan ormas dan ponpes yang diundang mencakup 37 tokoh, termasuk KH Miftachul Akhyar (Rais 'Aam PBNU), Prof Dr H Haedar Nashir (Ketum PP Muhammadiyah), Dr KH Yahya Cholil Staquf (Ketum PBNU), KH Anwar Iskandar (Ketum MUI Pusat), dan berbagai pimpinan pesantren seperti KH Abdul Hakim Mahfudz (Ponpes Tebuireng Jombang) serta Prof Quraish Shihab sebagai tokoh agama. Pertemuan ini diharapkan dapat menjembatani pandangan terkait keanggotaan Indonesia di Board of Peace, yang bertujuan mempromosikan perdamaian global.
