Indonesia bersama tujuh negara Muslim lainnya menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden AS Donald Trump. Keputusan ini diumumkan melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri, termasuk Menlu RI Sugiono, untuk mendukung stabilitas di Palestina. Namun, pakar memperingatkan agar keterlibatan tidak merugikan kepentingan Palestina.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza pekan lalu, melibatkan tokoh seperti Menteri Luar Negeri Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan PM Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional Robert Gabriel. Lembaga ini bertugas mengawasi mobilisasi sumber daya internasional untuk Gaza, sebagai otoritas sementara sesuai Rencana Komprehensif Mengakhiri Konflik Gaza yang didukung Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.
Pada 22 Januari 2026, Indonesia memutuskan bergabung melalui pernyataan bersama Menlu RI Sugiono dan rekan-rekannya dari Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab. "Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara-negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," bunyi pernyataan itu. Mereka akan segera menandatangani dokumen keikutsertaan dan mendorong peran dewan sebagai otoritas sementara di Jalur Gaza, sambil menekankan hak rakyat Palestina mendirikan negara berdaulat sesuai hukum internasional.
Langkah ini diharapkan mempercepat perdamaian adil di Gaza dan membuka jalan bagi keamanan regional. Trump bahkan membuka kemungkinan dewan ini menggantikan PBB di masa depan, dengan mengatakan, “Mungkin saja,” saat ditanya wartawan di Gedung Putih. Ia menambahkan bahwa PBB belum mencapai potensi maksimalnya, meski mandatnya harus dilanjutkan.
Namun, inisiatif ini menuai reaksi beragam. Sejumlah negara Eropa khawatir dapat menggeser peran PBB dalam konflik global. Pakar hubungan internasional Universitas Indonesia Broto Wardoyo menyarankan kehati-hatian: “Oke saja Indonesia bergabung, tapi harus disertai kehati-hatian... Jangan sampai keterlibatan kita di situ merugikan Palestina.” Ia menyoroti kompleksitas mekanisme yang didorong AS dan Israel tanpa melibatkan elemen Palestina sepenuhnya, serta potensi kontribusi ke Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Wardoyo juga memperingatkan opini publik di Indonesia, di mana mayoritas menentang solusi dua negara, dan risiko rekonstruksi Gaza menjadi wilayah terisolasi seperti Bantustan.
Kremlin melalui Juru Bicara Dmitry Peskov menyatakan Moskow belum mengetahui rincian lengkap dan berharap klarifikasi. CBS melaporkan lebih dari 10 negara bergabung, meski hanya lima yang terbuka: UEA, Belarus, Maroko, Hungaria, dan Kanada. Upacara penandatanganan direncanakan hari ini.
