Pada 22 Januari 2026, Presiden AS Donald Trump meluncurkan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Forum Ekonomi Dunia Davos, Swiss, sebagai fase kedua rencana perdamaian Hamas-Israel. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menandatangani piagam BoP bersama pemimpin negara lain, meski inisiatif ini memicu kritik domestik terkait keterlibatan warga Palestina dan mandat imperialnya.
Peluncuran BoP terjadi di tengah kegagalan fase pertama rencana perdamaian yang dimulai 10 Oktober 2025, meliputi penukaran sandera Israel dan tahanan Palestina, penarikan pasukan Israel ke Garis Hijau, serta bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, Israel terus menyerang warga Palestina, membatasi bantuan makanan dan obat-obatan, serta mengusir Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang dibentuk pada 1949.
Prabowo menandatangani piagam BoP bersama pemimpin Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan Pakistan. BoP bertugas mendemiliterisasi Gaza, melucuti senjata Hamas, dan merekonstruksi wilayah yang hancur sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023. Strukturnya terdiri dari dewan eksekutif pendiri di bawah kendali Trump, dengan anggota seperti mantan PM Inggris Tony Blair, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan menantu Trump Jared Kushner. Trump memiliki interpretasi final atas piagam dan hak veto.
Di lapisan bawah, ada dewan eksekutif Gaza dan komite nasional dipimpin Ali Shaath, mantan wakil menteri Otoritas Palestina, serta pilar militer di bawah Mayor AS Jasper Jeffers untuk Pasukan Stabilisasi Internasional. Hamas bersedia membekukan senjata berat tetapi menolak pelucutan hingga Palestina merdeka. Keanggotaan BoP dibatasi negara undangan, dengan masa jabatan tiga tahun kecuali kontribusi di atas 1 miliar dolar AS untuk kursi tetap.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menekankan perlunya melibatkan warga Palestina dan Israel secara aktif. "Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat," katanya. Pengamat UI Shofwan Al-Banna Choiruzzad memperingatkan Indonesia jangan menjadi bawahan Trump atau mengirim pasukan untuk proyek rekonstruksi seperti real estate. Ia merujuk pidato Prabowo di PBB September 2025: "Yang kuat dapat berbuat semau mereka, sementara yang lemah harus menderita, kita harus menolak doktrin ini."
Banyak negara seperti Rusia dan China bergabung karena kepentingan politik-ekonomi, sementara Inggris, Prancis, Norwegia, dan Belanda menolak. Keikutsertaan Indonesia dilihat sebagai leverage terkait kesepakatan tarif AS yang menurunkan tarif impor barang Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen, dengan ekspor ke AS mencapai 35 miliar dolar AS per tahun. Namun, ini berpotensi melanggar undang-undang Indonesia yang melarang operasi militer luar negeri tanpa legitimasi PBB.
