Presiden Prabowo Subianto menandatangani keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, tanpa perlu membayar iuran US$1 miliar yang disyaratkan inisiator Donald Trump. Kementerian Luar Negeri menyatakan kontribusi bersifat sukarela, sementara Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan badan ini sebagai mekanisme sementara untuk perdamaian di Gaza yang didukung Resolusi DK PBB 2803.
Indonesia Bergabung di Dewan Perdamaian Gaza Tanpa Iuran Wajib, Meski Ada Kekhawatiran soal Motif Trump Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza pada Kamis, 22 Januari 2026, di sela-sela World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Inisiatif ini digagas Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan kekerasan di Gaza setelah dua tahun agresi Israel, dengan dasar hukum dari Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa Indonesia tidak wajib membayar iuran US$1 miliar (Rp16,82 triliun) untuk keanggotaan permanen, karena kontribusi bersifat sukarela. 'Pada dasarnya kontribusi anggaran tersebut bersifat sukarela, dan tanpa iuran pun tetap bisa menjadi anggota Dewan Perdamaian,' ujar Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl A. Mulachela. Indonesia memandang dewan ini sebagai mekanisme sementara untuk melindungi warga sipil Gaza, bukan tujuan akhir. Menteri Luar Negeri Sugiono menambahkan bahwa Board of Peace (BoP) tidak menggantikan PBB, melainkan menjadi jalan bagi Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Badan ini lahir dari pertemuan negara-negara Islam di Sharm El-Sheikh, Mesir, dan bertugas memantau stabilisasi serta rehabilitasi di Gaza. 'Indonesia perlu ikut bergabung karena sejak awal terlibat dalam proses perdamaian,' katanya di Bad Ragaz, Swiss, pada 23 Januari 2026, setelah konsultasi dengan Group of New York. Namun, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyuarakan kekhawatiran. Ia mendesak pemerintah menjelaskan hak dan kewajiban anggota agar tidak 'diakali' Trump, khawatir dewan ini jadi proyek bisnis yang mengesampingkan rakyat Palestina. 'Apa ada jaminan bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek ‘real estate’ Trump di Gaza?' tanyanya di X pada 23 Januari 2026. Dino juga mempertanyakan kehadiran Benjamin Netanyahu tanpa perwakilan Palestina kuat, serta komitmen solusi dua negara, dan menasihati hindari iuran miliaran dolar serta pastikan tidak menyaingi PBB. Ia mendesak Menlu Sugiono dan Wamenlu Anis Matta berperan aktif. Keanggotaan awal berlangsung tiga tahun, dengan perpanjangan oleh Trump, tapi iuran US$1 miliar membebaskan batas itu. Indonesia memilih bergabung demi komitmen historis terhadap Palestina.
