Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pimpinan ormas Islam pada 3 Februari 2026 untuk menjelaskan keanggotaan Indonesia di Board of Peace. Ia menjanjikan keluar jika inisiatif tersebut tidak berdampak positif bagi kemerdekaan Palestina. Pertemuan ini meredakan kekhawatiran awal dari kelompok seperti MUI dan PBNU.
Pada 22 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace) di Davos, Swiss, selama World Economic Forum. Inisiatif ini, gagasan Presiden AS Donald Trump, didukung Resolusi DK PBB 2803 dan bertujuan menciptakan kondisi untuk kemerdekaan Palestina melalui pemulihan Gaza, reformasi Otoritas Palestina, dan dialog antarpihak.
Keanggotaan Indonesia menuai kritik, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang skeptis karena serangan Israel ke Gaza berlanjut meski ada gencatan senjata. Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis menyatakan kekhawatiran Netanyahu tidak mengakui Palestina dan memperingatkan agar tidak melegitimasi penjajahan.
Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 3 Februari 2026, yang dihadiri sekitar 16 ormas Islam dan tokoh pesantren, Prabowo menjelaskan pertimbangan realistis untuk berkontribusi nyata bagi Palestina, termasuk konsolidasi dengan negara mayoritas Muslim lain. "Kata Pak Presiden, ketika itu kebijakan kemudian ada langkah yang tidak sesuai, kami akan abstain dan absen. Kemudian ketika memang itu tidak cocok... beliau siap keluar dari BOP itu," ujar Cholil.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menitipkan pesan agar tidak terbawa arus yang merugikan Palestina. Prabowo menegaskan komitmen membela rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat dengan kewaspadaan. Setelah pertemuan, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menyatakan dukungan kondisional: "Sepanjang untuk kemaslahatan... kenapa tidak? Kan ada janji kalau memang tidak bermaslahat akan keluar."
Board of Peace akan memantau administrasi Gaza sementara, mendanai rekonstruksi, dan mendorong pengembangan ekonomi untuk stabilitas kawasan. Indonesia bergabung untuk memperkuat posisi tawar solusi dua negara.