Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP), dewan perdamaian yang digagas Presiden AS Donald J. Trump, sebagai anggota tidak tetap. Keanggotaan ini bersifat sukarela dan Indonesia belum membayar iuran sebesar USD 1 miliar untuk rekonstruksi Gaza. Presiden Prabowo Subianto menekankan pendekatan hati-hati dengan opsi keluar jika bertentangan dengan prinsip nasional.
Pada 4 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan mantan menteri dan wakil menteri luar negeri di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas keanggotaan Indonesia di Board of Peace. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa keanggotaan ini tidak tetap, dan Indonesia memiliki hak penuh untuk menarik diri kapan saja. "Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar," kata Teddy.
Dana USD 1 miliar, setara Rp16,8 triliun, dimaksudkan untuk rekonstruksi Gaza dan bukan kewajiban. Indonesia bergabung bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya: Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Tujuan utama adalah keterlibatan langsung dalam mengurangi konflik di Palestina, bukan sekadar menghadiri konferensi.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyebut langkah ini realistis sebagai satu-satunya opsi saat ini untuk gencatan senjata di Gaza, meski berisiko tinggi. "Kita memegang opsi untuk keluar. Tadi juga disampaikan Presiden, kita selalu pegang opsi keluar," ujar Dino. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan tidak ada pro-kontra dalam pertemuan, dengan diskusi yang saling memperkuat. Mantan Menlu Hassan Wirajuda menambahkan bahwa kontribusi ini untuk membantu rakyat Palestina, meski jumlah dan waktunya belum ditentukan.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendukung penuh, menyebutnya bagian dari diplomasi produktif yang membanggakan Indonesia. Prabowo menekankan kehati-hatian, siap keluar jika bertentangan dengan kepentingan nasional, termasuk solusi dua negara untuk Palestina.
