Di tengah ketegangan global yang berpotensi memicu Perang Dunia III, Indonesia dikritik karena sikap pasifnya terhadap konflik seperti serangan AS ke Venezuela dan ancaman China terhadap Taiwan. Analis memperingatkan bahwa posisi geografis Indonesia membuatnya rentan terlibat dalam konflik besar. Pemerintah Prabowo Subianto dinilai terlalu hati-hati untuk menghindari sinyal salah kepada mitra strategis.
Ketegangan dunia semakin memanas, dengan potensi Perang Dunia III dipicu oleh petualangan militer berisiko tinggi. Menurut Smith Alhadar, penasihat Institute for Democracy Education (IDe), Indonesia tampak acuh tak acuh meski berada di tengah pusaran geopolitik. Ia menyoroti serangan AS ke Venezuela untuk menguasainya tanpa batas waktu, seperti yang disebutkan Presiden Donald Trump, yang bisa menjadi pembenaran bagi China untuk memblokade Taiwan secara penuh atau bahkan menginvasinya.
Jika China bertindak, Jepang akan ikut campur untuk membantu Taiwan. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November lalu menyatakan bahwa serangan China ke Taiwan merupakan ancaman eksistensial bagi Jepang, terutama karena klaim Beijing atas Pulau Senkaku. Konflik China-Jepang berpotensi menyeret Rusia, AS, Inggris, Uni Eropa, dan Australia ke dalamnya.
Posisi strategis Indonesia dan ASEAN membuatnya tak bisa lepas dari dampak. China mengklaim wilayah Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, serta Laut Natuna Utara. Dalam krisis, Indonesia sulit menolak penggunaan Selat Malaka, Sunda, Lombok, Makassar, dan Pulau Morotai oleh pasukan AS untuk mengepung China, yang berisiko memicu balasan dari Beijing.
Sikap pasif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebabkan ketakutan akan deeskalasi yang salah paham oleh China dan AS, mitra strategis Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono, yang minim pengalaman diplomasi, turut disebut sebagai faktor. Khususnya, diamnya Indonesia terhadap serangan AS ke Caracas yang menculik Presiden Nicolas Maduro dan istrinya Celia Flores melanggar hukum internasional.
Prinsip politik luar negeri Indonesia—menghormati kedaulatan, non-intervensi, dan penolakan kekerasan militer—kontras dengan sikap ini. Venezuela sebagai sahabat dan bagian Global South, serta perjuangan Indonesia untuk reformasi PBB, menuntut respons kritis terhadap tindakan negara besar, seperti pada isu Palestina, Kamboja, invasi Irak, dan UNCLOS.
