Indonesia mulai menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026 pada 8 Januari 2026. Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, menegaskan komitmen untuk menjunjung integritas, objektivitas, dan kredibilitas dalam menjalankan mandat tersebut. Indonesia berjanji bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk memajukan HAM secara inklusif.
Indonesia secara resmi memulai jabatannya sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026, dengan Sidharto Reza Suryodipuro sebagai pemimpin. Penetapan ini disambut dengan komitmen kuat untuk prinsip-prinsip universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas dalam menangani isu HAM, termasuk hak atas pembangunan.
Sidharto menyatakan dalam rapat organisasi Dewan HAM PBB, "Kami percaya dan sepenuhnya berkomitmen, seperti seluruh anggota Dewan HAM, pada prinsip-prinsip universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas dalam menangani isu hak asasi manusia, serta memperlakukan semua HAM—termasuk hak atas pembangunan—secara adil dan setara."
Keputusan ini berakar pada Undang-Undang Dasar 1945, yang selaras dengan Piagam PBB, dan ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pertahanan tatanan multilateral untuk perdamaian dan kemakmuran global. Indonesia terpilih sebagai calon tunggal dari kawasan Asia-Pasifik, mencerminkan rekam jejak diplomasi panjangnya.
Direktur HAM dan Migrasi Kemlu RI, Indah Nuria Savitri, menambahkan bahwa mandat ini prestisius di tengah dinamika geopolitik tinggi. Indonesia akan mendekati kepresidenan secara inklusif, berkomunikasi dengan negara anggota, pengamat, badan PBB, lembaga HAM nasional, dan masyarakat sipil.
Mengenai isu terkini seperti serangan AS ke Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro, Indah menjelaskan fokus Dewan HAM adalah pada situasi HAM internal Venezuela, bukan respons langsung terhadap dinamika eksternal. "Dinamika terbaru itu berada di luar mekanisme yang telah disepakati Dewan HAM," ujarnya. Belum ada permintaan sesi khusus, sehingga agenda tetap mengikuti rencana sebelumnya.
Sidharto juga mengapresiasi Presiden Dewan sebelumnya, Jorg Loeber, dan bertekad melanjutkan inisiatif efisiensi, menciptakan ruang saling menghormati, inklusif, dengan promosi kesetaraan gender dan partisipasi negara berkembang.
