Pemerintah China menyatakan dukungannya terhadap Indonesia untuk memimpin Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2026, setelah Indonesia dipilih sebagai kandidat dari Kelompok Asia-Pasifik. Dukungan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China di Beijing. Indonesia berkomitmen memimpin secara objektif dan inklusif.
Pada 25 Desember 2025, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan dukungan Beijing terhadap Indonesia sebagai ketua Dewan HAM PBB periode 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Beijing, menyusul penunjukan Indonesia oleh Kelompok Asia-Pasifik. Penunjukan tersebut bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Lin Jian menekankan kesiapan China untuk berkolaborasi. "China mendukung Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden baru Dewan HAM PBB dan siap meningkatkan dialog serta kerja sama dengan semua pihak," katanya. Ia juga menambahkan, "Kami siap bekerja sama untuk mempraktikkan multilateralisme sejati dan bersama-sama mempromosikan perkembangan isu hak asasi manusia internasional yang sehat."
Nominasi Indonesia dijadwalkan disahkan pada pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026. Jika terpilih, posisi ini akan dipegang oleh Sidharto Suryodipuro, Wakil Tetap Indonesia di PBB Jenewa. Sehari sebelumnya, pada 24 Desember 2025, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan komitmen untuk memimpin sidang secara objektif, inklusif, dan berimbang, sambil mendorong tata kelola HAM global yang konstruktif melalui dialog dan kerja sama.
Kepemimpinan Dewan HAM PBB berotasi antar kawasan, dengan giliran Asia-Pasifik pada 2026. Indonesia saat ini menjabat sebagai anggota dewan untuk periode 2024-2026. Dewan ini terdiri dari 47 negara, dibagi berdasarkan wilayah geografis: 13 dari Afrika, 13 dari Asia-Pasifik, 8 dari Amerika Latin dan Karibia, 7 dari Eropa Barat dan lainnya, serta 6 dari Eropa Timur. Keanggotaan dipilih melalui pemungutan suara rahasia di Majelis Umum PBB, mempertimbangkan kontribusi negara terhadap HAM.
