Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menilai penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) langsung di bawah presiden masih ideal dan sesuai semangat reformasi. Ia merespons penolakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana memindahkan Polri ke bawah kementerian khusus. Gusma menekankan bahwa fokus utama seharusnya pada penguatan kinerja Polri, bukan perubahan struktur.
Jakarta - Penempatan Polri langsung di bawah presiden dinilai tetap ideal oleh Stefanus Gusma, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik. Pernyataan ini disampaikan Gusma pada Senin, 26 Januari 2026, merespons pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan. Kapolri menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian khusus.
Gusma berpendapat bahwa isu krusial saat ini adalah memperkuat kinerja dan pelayanan Polri kepada masyarakat, termasuk profesionalisme, integritas, serta pola kerja yang transparan dan akuntabel. "Yang krusial hari ini adalah bagaimana memperkuat kinerja dan pelayanan Polri kepada masyarakat, baik dari segi profesionalisme, integritas, maupun pola kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan struktur tanpa pembenahan kinerja justru tidak menyentuh akar persoalan," ujarnya.
Menurut Gusma, memindahkan Polri ke bawah kementerian berpotensi memperpanjang rantai komando, sehingga menghambat pengambilan keputusan cepat. "Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka rantai komando antara Presiden dan Polri akan menjadi lebih panjang dan berpotensi tidak efektif," katanya. Selain itu, hal tersebut dapat membuka ruang intervensi politik yang mengganggu netralitas penegak hukum. "Menempatkan Polri di bawah kementerian juga berisiko membuka ruang intervensi politik yang lebih besar dalam tugas-tugas kepolisian. Ini bisa mengganggu prinsip netralitas aparat penegak hukum," tambahnya.
Gusma mendorong penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perbaikan sistem pelayanan publik di Polri. Ia menekankan bahwa reformasi sejati bertujuan membuat Polri lebih profesional dan dipercaya masyarakat. Saat ini, Polri termasuk dalam tiga lembaga teratas yang dipercaya publik berdasarkan survei. "Reformasi bukan soal memindahkan struktur, tetapi memastikan Polri semakin profesional, dipercaya publik, dan benar-benar hadir melayani masyarakat," pungkasnya.
