Kapolri rombak pju mabes polri, irjen johnny eddizon jadi kadiv humas

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran pada Januari 2026, tidak hanya di tingkat wilayah tetapi juga pejabat utama (PJU) Markas Besar (Mabes) Polri. Perombakan ini melibatkan 85 personel melalui dua surat telegram, termasuk pengangkatan Irjen Pol Johnny Eddizon Isir sebagai Kepala Divisi Humas Polri. Mutasi ini bertujuan untuk penyegaran organisasi dan pembinaan karier.

Pada Januari 2026, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaksanakan mutasi jabatan terhadap 85 personel Polri, mencakup perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Mutasi ini tertuang dalam dua Surat Telegram: ST Nomor ST/99/I/KEP./2026 tanggal 15 Januari 2026 dengan 53 personel, dan ST Nomor ST/143/I/KEP./2026 tanggal 22 Januari 2026 dengan 32 personel.

Selain perombakan di jajaran wilayah seperti Kapolda dan Wakapolda di Bali, Papua, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat, mutasi juga menyasar PJU Mabes Polri. Posisi strategis Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri sebelumnya digantikan; pejabat lama diangkat sebagai Kapolda Sumatera Selatan, sementara Irjen Pol Johnny Eddizon Isir—sebelumnya Kapolda Papua Barat—dipercaya mengisi jabatan tersebut.

Perubahan lain termasuk Kepala Yanma (Pelayanan Markas) Polri: Komisaris Besar Polisi Abas Basuni digantikan oleh Kombes Pol Yudi Arkara Oktobera setelah Abas menjadi Kepala Pusat Sejarah Polri. Di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, Irjen Pol Achmad Kartiko naik menjadi Kepala Lemdiklat dari posisi wakil, dengan Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi mengisi wakilnya—ia sebelumnya Kapolda Sumatera Selatan.

Di tingkat wilayah, contohnya Wakapolda Bali berganti dari Brigjen Pol I Komang Sandi Arsana ke Brigjen Pol I Made Astawa, sementara Kapolda Sumatera Selatan kini dijabat Irjen Pol Sandi Nugroho. Di Papua, Kapolda Papua Barat digantikan Brigjen Pol Alfred Papare, dan Kapolda Papua Tengah oleh Kombes Pol Jermias.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan, “Mutasi jabatan adalah hal yang rutin dan wajar dalam organisasi Polri. Ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran, penguatan struktur organisasi, serta pembinaan karier guna memastikan pelaksanaan tugas Polri berjalan optimal dan profesional,” katanya pada 24 Januari 2026.

Perombakan ini bagian dari upaya penguatan struktur Korps Bhayangkara untuk tugas yang lebih optimal.

Artikel Terkait

Indonesian National Police officials conducting a press conference in Jakarta to clarify police placements in ministerial positions following a court ruling.
Gambar dihasilkan oleh AI

Polri jelaskan 300 anggota duduki jabatan manajerial di kementerian

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjelaskan bahwa sekitar 300 anggotanya menduduki jabatan manajerial di kementerian dan lembaga, sementara total 4.351 personel termasuk peran pendukung. Penjelasan ini merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mengharuskan polisi aktif mundur dari jabatan sipil. Penempatan dilakukan atas permintaan resmi dan keputusan presiden.

Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 memicu polemik karena dianggap tidak sepenuhnya selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua Front Pemuda Indonesia Raya memuji Kapolri Listyo Sigit Prabowo atas ketaatannya pada konstitusi, sementara Jimly Asshiddiqie menyoroti kekurangan dalam rujukan putusan MK.

Dilaporkan oleh AI

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memutuskan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun. Putusan ini menanggapi celah hukum dalam UU Polri dan memicu penarikan petugas dari berbagai kementerian. Beberapa menteri menyatakan manfaat kehadiran polisi, sementara Polri membentuk tim untuk implementasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pada 19 Januari 2026, menangkap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo terkait dugaan korupsi proyek dan dana CSR. Kedua penangkapan ini mengejutkan publik dan memicu peringatan dari Kementerian Dalam Negeri. Pemeriksaan terhadap tersangka masih berlangsung di Jakarta dan Kudus.

Dilaporkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan pimpinan TNI dan Kementerian Pertahanan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 16 Januari 2026. Rapat tersebut membahas arahan mengenai strategi pertahanan, keamanan, dan rencana geostrategi Indonesia ke depan. Pertemuan ini berlangsung pada hari libur nasional memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.

Sebanyak 1.882 narapidana berisiko tinggi dari seluruh Indonesia telah dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan di Nusakambangan, Jawa Tengah, sepanjang tahun 2025. Pemindahan ini bertujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban di lapas serta rutan nasional. Langkah terbaru melibatkan 130 narapidana dari Jambi, Riau, dan Banten pada 27 Desember 2025.

Dilaporkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sekitar 1.200 rektor dan guru besar di Istana Negara, Jakarta, pada 15 Januari 2026. Pertemuan ini membahas kondisi negara, geopolitik, dan rencana pendidikan untuk mengatasi kekurangan 100 ribu dokter. Pemerintah menekankan pendidikan sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak