Pasbata tolak wacana Polri di bawah kementerian

Relawan Pasbata Prabowo menolak keras wacana penempatan Polri di bawah kementerian, menyebutnya berpotensi melemahkan fungsi strategis kepolisian. Ketua Umum David Febrian menegaskan posisi Polri di bawah presiden sebagai pilihan konstitusional untuk respons cepat terhadap ancaman keamanan. Pengamat Pieter Zulkifli memuji pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai upaya menjaga demokrasi presidensial.

Di Jakarta, Senin (2/2/2026), Ketua Umum Pasbata Prabowo, David Febrian, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana Polri di bawah kementerian. Menurutnya, hal itu dapat memperlambat pengambilan keputusan dan membuka ruang konflik kepentingan politik. "Menempatkan Polri di bawah kementerian justru berisiko memperlambat perintah, memperpanjang birokrasi, dan membuka ruang tarik-menarik kepentingan politik sektoral. Ini dapat melemahkan respons negara terhadap ancaman keamanan," ujar David kepada media.

David menekankan bahwa Polri bukan hanya institusi administratif, melainkan alat negara untuk menjaga hukum, keamanan, dan ketertiban. Posisi di bawah presiden memungkinkan jalur komando langsung, sehingga Polri bisa bertindak cepat menghadapi gangguan keamanan, kejahatan lintas sektor, kejahatan siber, terorisme, hingga konflik sosial.

Sementara itu, pengamat hukum Pieter Zulkifli menilai pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR sebagai komitmen mempertahankan Polri di bawah presiden 'sampai titik darah penghabisan'. Pieter menyebut penolakan ini bukan melawan presiden, melainkan menjaga arsitektur demokrasi presidensial sejak Reformasi 1998. Secara konstitusional, Pasal 8 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan Polri di bawah presiden, dengan Kapolri bertanggung jawab langsung kepadanya.

"Ketika pernyataan Kapolri dipelintir demi kepentingan politik, yang dipertaruhkan bukan sekadar kata-kata, melainkan stabilitas institusi dan negara," kata Pieter. Kedua pihak sepakat bahwa hubungan langsung ini krusial di tengah tantangan global dan nasional yang kompleks.

Artikel Terkait

Illustration of Indonesia's Constitutional Court judges ruling against active police in civil posts, with officers reacting in the courtroom.
Gambar dihasilkan oleh AI

Mk larang polri aktif jabat posisi sipil

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memutuskan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun. Putusan ini menanggapi celah hukum dalam UU Polri dan memicu penarikan petugas dari berbagai kementerian. Beberapa menteri menyatakan manfaat kehadiran polisi, sementara Polri membentuk tim untuk implementasi.

Kelompok aktivis ProDEM mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mempertahankan kedudukan Polri langsung di bawah presiden, bukan di bawah kementerian. Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga menolak tegas wacana tersebut, didukung oleh pakar hukum yang menekankan desain konstitusional Polri sebagai institusi independen.

Dilaporkan oleh AI

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menilai penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) langsung di bawah presiden masih ideal dan sesuai semangat reformasi. Ia merespons penolakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana memindahkan Polri ke bawah kementerian khusus. Gusma menekankan bahwa fokus utama seharusnya pada penguatan kinerja Polri, bukan perubahan struktur.

Polda Metro Jaya menggelar penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 beserta penandatanganan Pakta Integritas Satuan Kerja (Satker) pada Jumat, 2 Januari 2026, di Jakarta. Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri, menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran untuk transparansi dan akuntabilitas. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3,66 triliun untuk mendukung tugas kepolisian.

Dilaporkan oleh AI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan Hari Ulang Tahun ke-53 sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional I Tahun 2026 di Jakarta. Acara ini menampilkan pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentang politik sebagai pengabdian, peluncuran maskot baru bernama Barata, dan penegasan dukungan terhadap pilkada langsung oleh Ganjar Pranowo. Sekjen Hasto Kristiyanto juga merespons santai ambisi PSI di Jawa Tengah.

Konferensi Daerah PDIP Jawa Tengah di Semarang pada 27 Desember 2025 menetapkan Dolfie Othniel Frederic Palit sebagai ketua DPD periode 2025-2030, menggantikan Bambang Pacul. Acara dipimpin Megawati Soekarnoputri dan dihadiri Hasto Kristiyanto serta Puan Maharani. Putri Puan, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani, ditunjuk sebagai wakil ketua bidang politik.

Dilaporkan oleh AI

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memantau pengamanan pergantian tahun baru 2026 secara virtual dari Polda Metro Jaya untuk memastikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Mayoritas daerah mematuhi imbauan tidak menggunakan kembang api sebagai bentuk solidaritas terhadap korban bencana di Sumatra. Situasi keamanan dilaporkan aman tanpa kejadian menonjol.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak