Megawati tekankan kritik pemerintah berbasis data dan tolak pilkada via DPRD

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah harus didasari data dan fakta, bukan emosi, saat pidato penutupan Rakernas I partai di Jakarta pada 12 Januari 2026. Ia juga tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, menyebutnya bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada pidato penutup Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin 12 Januari 2026, Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya sikap kritis yang bertanggung jawab terhadap kekuasaan pemerintah. "Menghadapi kekuasaan, perjuangan Partai tidak dijalankan dengan kemarahan, bukan dengan serangan personal, dan bukan dengan konfrontasi kosong. Cara-cara demikian justru menjauhkan kita dari watak kenegarawanan," ujarnya.

Megawati menjelaskan bahwa garis perjuangan partai berfokus pada gagasan, kekuatan moral, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Sebagai penyeimbang, PDI Perjuangan harus memastikan kebijakan negara selaras dengan keadilan sosial. "Kritik kita harus berbasis data, pengalaman nyata Rakyat, dan nilai ideologis—bukan provokasi emosional," tambahnya.

Ia juga mendorong pergeseran diskursus politik nasional ke isu keadilan sosial, kedaulatan pangan, energi, keadilan ekologis, dan kualitas demokrasi. PDI Perjuangan harus menjadi tempat rakyat mencari keadilan, dengan perjuangan dari parlemen hingga akar rumput.

Selain itu, Megawati menolak wacana Pilkada melalui DPRD, merujuk putusan MK Nomor 110/PUU-XXIII/2025. "PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis," katanya. Mekanisme ini, menurutnya, bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan capaian Reformasi, yang menjamin pemilihan langsung untuk akuntabilitas.

Komitmen partai ini bertujuan menjaga demokrasi agar tidak mundur, dengan kekuatan politik bergantung pada kepercayaan rakyat, bukan kedekatan dengan kekuasaan.

Artikel Terkait

PDIP 53rd anniversary event in Jakarta: Megawati speaks, Barata mascot launched, Ganjar supports, enthusiastic crowd cheers.
Gambar dihasilkan oleh AI

PDIP rayakan HUT ke-53 dengan peluncuran maskot baru dan pidato kunci

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan Hari Ulang Tahun ke-53 sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional I Tahun 2026 di Jakarta. Acara ini menampilkan pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentang politik sebagai pengabdian, peluncuran maskot baru bernama Barata, dan penegasan dukungan terhadap pilkada langsung oleh Ganjar Pranowo. Sekjen Hasto Kristiyanto juga merespons santai ambisi PSI di Jawa Tengah.

Partai Gerindra mendukung usulan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD sebagai langkah berani untuk mengubah sistem Pilkada yang mahal. Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi menyoroti biaya politik tinggi dan pengeluaran negara yang besar sebagai alasan utama. Dukungan ini sejalan dengan pandangan Ketua Umum partai, Presiden Prabowo Subianto.

Dilaporkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, pada 5 Desember 2025. Dalam pidatonya, ia mendorong reformasi sistem politik untuk mengurangi biaya tinggi dan permainan uang dalam demokrasi. Prabowo juga memuji pemimpin Golkar dan berbagi candaan ringan dengan hadirin.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mendorong implementasi lebih lanjut gagasan Prabowonomics Presiden Prabowo Subianto di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Ia menekankan pendekatan Indonesia first berdasarkan pidato Prabowo di Davos. Diskusi ini digelar di Jakarta pada 31 Januari 2026.

Dilaporkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto menyindir para pakar yang sering berbicara di podcast seolah tahu isi pikirannya, menyebutnya sebagai hasil ngarang atau karangan semata. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato di perayaan Natal nasional 2025 di Jakarta. Prabowo menekankan bahwa spekulasi semacam itu hanya menciptakan kegaduhan tanpa dasar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kasus dugaan korupsi Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya mencerminkan kelemahan proses rekrutmen kader di partai politik. Sistem kaderisasi yang lemah memicu mahar politik dan biaya kampanye tinggi pada Pilkada 2024. Hal ini memberatkan kepala daerah untuk mengembalikan modal melalui korupsi.

Dilaporkan oleh AI

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menilai penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) langsung di bawah presiden masih ideal dan sesuai semangat reformasi. Ia merespons penolakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana memindahkan Polri ke bawah kementerian khusus. Gusma menekankan bahwa fokus utama seharusnya pada penguatan kinerja Polri, bukan perubahan struktur.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak