Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah harus didasari data dan fakta, bukan emosi, saat pidato penutupan Rakernas I partai di Jakarta pada 12 Januari 2026. Ia juga tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, menyebutnya bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Pada pidato penutup Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin 12 Januari 2026, Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya sikap kritis yang bertanggung jawab terhadap kekuasaan pemerintah. "Menghadapi kekuasaan, perjuangan Partai tidak dijalankan dengan kemarahan, bukan dengan serangan personal, dan bukan dengan konfrontasi kosong. Cara-cara demikian justru menjauhkan kita dari watak kenegarawanan," ujarnya.
Megawati menjelaskan bahwa garis perjuangan partai berfokus pada gagasan, kekuatan moral, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Sebagai penyeimbang, PDI Perjuangan harus memastikan kebijakan negara selaras dengan keadilan sosial. "Kritik kita harus berbasis data, pengalaman nyata Rakyat, dan nilai ideologis—bukan provokasi emosional," tambahnya.
Ia juga mendorong pergeseran diskursus politik nasional ke isu keadilan sosial, kedaulatan pangan, energi, keadilan ekologis, dan kualitas demokrasi. PDI Perjuangan harus menjadi tempat rakyat mencari keadilan, dengan perjuangan dari parlemen hingga akar rumput.
Selain itu, Megawati menolak wacana Pilkada melalui DPRD, merujuk putusan MK Nomor 110/PUU-XXIII/2025. "PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis," katanya. Mekanisme ini, menurutnya, bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan capaian Reformasi, yang menjamin pemilihan langsung untuk akuntabilitas.
Komitmen partai ini bertujuan menjaga demokrasi agar tidak mundur, dengan kekuatan politik bergantung pada kepercayaan rakyat, bukan kedekatan dengan kekuasaan.