Megawati tekankan kritik pemerintah berbasis data dan tolak pilkada via DPRD

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah harus didasari data dan fakta, bukan emosi, saat pidato penutupan Rakernas I partai di Jakarta pada 12 Januari 2026. Ia juga tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, menyebutnya bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada pidato penutup Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin 12 Januari 2026, Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya sikap kritis yang bertanggung jawab terhadap kekuasaan pemerintah. "Menghadapi kekuasaan, perjuangan Partai tidak dijalankan dengan kemarahan, bukan dengan serangan personal, dan bukan dengan konfrontasi kosong. Cara-cara demikian justru menjauhkan kita dari watak kenegarawanan," ujarnya.

Megawati menjelaskan bahwa garis perjuangan partai berfokus pada gagasan, kekuatan moral, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Sebagai penyeimbang, PDI Perjuangan harus memastikan kebijakan negara selaras dengan keadilan sosial. "Kritik kita harus berbasis data, pengalaman nyata Rakyat, dan nilai ideologis—bukan provokasi emosional," tambahnya.

Ia juga mendorong pergeseran diskursus politik nasional ke isu keadilan sosial, kedaulatan pangan, energi, keadilan ekologis, dan kualitas demokrasi. PDI Perjuangan harus menjadi tempat rakyat mencari keadilan, dengan perjuangan dari parlemen hingga akar rumput.

Selain itu, Megawati menolak wacana Pilkada melalui DPRD, merujuk putusan MK Nomor 110/PUU-XXIII/2025. "PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis," katanya. Mekanisme ini, menurutnya, bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan capaian Reformasi, yang menjamin pemilihan langsung untuk akuntabilitas.

Komitmen partai ini bertujuan menjaga demokrasi agar tidak mundur, dengan kekuatan politik bergantung pada kepercayaan rakyat, bukan kedekatan dengan kekuasaan.

Artikel Terkait

Illustration of high school students competing in a quiz with independent judges overseeing the event in West Kalimantan.
Gambar dihasilkan oleh AI

MPR decides to repeat final of quiz competition in West Kalimantan with independent judges

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

MPR RI Chair Ahmad Muzani has decided that the final round of the Empat Pilar MPR RI quiz competition for high schools in West Kalimantan will be held again with independent judges to maintain objectivity.

PDI Perjuangan Secretary General Hasto Kristiyanto said the meeting between President Prabowo Subianto and PDIP Chair Megawati Soekarnoputri was very relaxed, like old friends reuniting. They discussed strategic national and state issues. PDIP views it as embodying the nation's identity of dialogue and consultation.

Dilaporkan oleh AI

Jakarta Governor Pramono Anung Wibowo stressed that national challenges have shifted from territorial issues to information sovereignty and digital transformation. He made the remarks during National Awakening Day commemorations at Jakarta City Hall.

Indonesian DPR and DPD members from various factions announced the formation of the World Peace Parliamentary Caucus in Jakarta on April 6, 2026. The group plans to campaign for world peace by visiting embassies of conflict-involved nations such as the US and Iran. The initiative responds to escalating global conflicts impacting Indonesia.

Dilaporkan oleh AI

SOKSI chairman Mukhamad Misbakhun reaffirmed the group's commitment to revive its Pendidikan Politik Kader Bangsa program. The move was announced during national leadership meetings held in Bandung last Friday.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak