Megawati tekankan kritik pemerintah berbasis data dan tolak pilkada via DPRD

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah harus didasari data dan fakta, bukan emosi, saat pidato penutupan Rakernas I partai di Jakarta pada 12 Januari 2026. Ia juga tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, menyebutnya bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada pidato penutup Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin 12 Januari 2026, Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya sikap kritis yang bertanggung jawab terhadap kekuasaan pemerintah. "Menghadapi kekuasaan, perjuangan Partai tidak dijalankan dengan kemarahan, bukan dengan serangan personal, dan bukan dengan konfrontasi kosong. Cara-cara demikian justru menjauhkan kita dari watak kenegarawanan," ujarnya.

Megawati menjelaskan bahwa garis perjuangan partai berfokus pada gagasan, kekuatan moral, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Sebagai penyeimbang, PDI Perjuangan harus memastikan kebijakan negara selaras dengan keadilan sosial. "Kritik kita harus berbasis data, pengalaman nyata Rakyat, dan nilai ideologis—bukan provokasi emosional," tambahnya.

Ia juga mendorong pergeseran diskursus politik nasional ke isu keadilan sosial, kedaulatan pangan, energi, keadilan ekologis, dan kualitas demokrasi. PDI Perjuangan harus menjadi tempat rakyat mencari keadilan, dengan perjuangan dari parlemen hingga akar rumput.

Selain itu, Megawati menolak wacana Pilkada melalui DPRD, merujuk putusan MK Nomor 110/PUU-XXIII/2025. "PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis," katanya. Mekanisme ini, menurutnya, bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan capaian Reformasi, yang menjamin pemilihan langsung untuk akuntabilitas.

Komitmen partai ini bertujuan menjaga demokrasi agar tidak mundur, dengan kekuatan politik bergantung pada kepercayaan rakyat, bukan kedekatan dengan kekuasaan.

Artikel Terkait

PDIP 53rd anniversary event in Jakarta: Megawati speaks, Barata mascot launched, Ganjar supports, enthusiastic crowd cheers.
Gambar dihasilkan oleh AI

PDIP rayakan HUT ke-53 dengan peluncuran maskot baru dan pidato kunci

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan Hari Ulang Tahun ke-53 sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional I Tahun 2026 di Jakarta. Acara ini menampilkan pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentang politik sebagai pengabdian, peluncuran maskot baru bernama Barata, dan penegasan dukungan terhadap pilkada langsung oleh Ganjar Pranowo. Sekjen Hasto Kristiyanto juga merespons santai ambisi PSI di Jawa Tengah.

Partai Gerindra mendukung usulan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD sebagai langkah berani untuk mengubah sistem Pilkada yang mahal. Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi menyoroti biaya politik tinggi dan pengeluaran negara yang besar sebagai alasan utama. Dukungan ini sejalan dengan pandangan Ketua Umum partai, Presiden Prabowo Subianto.

Dilaporkan oleh AI

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berlangsung sangat cair seperti silaturahmi teman lama. Keduanya membahas persoalan strategis bangsa dan negara. PDIP memandangnya sebagai manifestasi jati diri bangsa yang mengedepankan dialog.

Relawan Pasbata Prabowo menolak keras wacana penempatan Polri di bawah kementerian, menyebutnya berpotensi melemahkan fungsi strategis kepolisian. Ketua Umum David Febrian menegaskan posisi Polri di bawah presiden sebagai pilihan konstitusional untuk respons cepat terhadap ancaman keamanan. Pengamat Pieter Zulkifli memuji pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai upaya menjaga demokrasi presidensial.

Dilaporkan oleh AI

Kelompok aktivis ProDEM mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mempertahankan kedudukan Polri langsung di bawah presiden, bukan di bawah kementerian. Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga menolak tegas wacana tersebut, didukung oleh pakar hukum yang menekankan desain konstitusional Polri sebagai institusi independen.

Presiden Prabowo Subianto menyindir para pakar yang sering berbicara di podcast seolah tahu isi pikirannya, menyebutnya sebagai hasil ngarang atau karangan semata. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato di perayaan Natal nasional 2025 di Jakarta. Prabowo menekankan bahwa spekulasi semacam itu hanya menciptakan kegaduhan tanpa dasar.

Dilaporkan oleh AI

Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Barat menggelar Latihan Kepemimpinan Kader Madya (LKKM) pada 12-14 Desember 2025 di Bandung. Kegiatan ini diikuti 100 kader terbaik yang dipilih dari ribuan peserta sebelumnya. Tujuannya memperkuat ideologi dan militansi kader partai.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak