PPP Jabar gelar latihan kepemimpinan kader madya

Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Barat menggelar Latihan Kepemimpinan Kader Madya (LKKM) pada 12-14 Desember 2025 di Bandung. Kegiatan ini diikuti 100 kader terbaik yang dipilih dari ribuan peserta sebelumnya. Tujuannya memperkuat ideologi dan militansi kader partai.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat menyelenggarakan Latihan Kepemimpinan Kader Madya (LKKM) selama tiga hari, mulai Jumat hingga Minggu, 12-14 Desember 2025. Acara ini merupakan bagian dari program pengembangan kapasitas kader tingkat menengah untuk meningkatkan peran mereka dalam partai dan masyarakat.

Sekretaris DPW PPP Jawa Barat, Zaini Shofari, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PPP di DPRD Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa 100 peserta LKKM ini merupakan hasil seleksi ketat dari sekitar 3.000 kader yang telah mengikuti Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat. "Peserta LKKM ini disiapkan sebagai kader penggerak partai yang mampu menjalankan peran strategis, baik di tengah masyarakat, organisasi, maupun struktur kepartaian," ujar Zaini di Bandung pada 12 Desember 2025.

Pelatihan ini menekankan penguatan kepemimpinan berbasis ideologi, soliditas organisasi, serta kemampuan memahami dinamika sosial dan politik. Zaini menambahkan, "LKKM bukan sekadar pelatihan formal, tetapi merupakan proses kaderisasi yang menyiapkan pemimpin partai yang berintegritas, responsif, dan siap bekerja untuk umat."

Materi yang dibahas mencakup ideologi PPP, kepemimpinan transformasional, komunikasi politik, strategi pengorganisasian, dan pengabdian masyarakat. Kegiatan dirancang secara interaktif dengan diskusi, simulasi, dan studi kasus. Melalui program ini, DPW PPP Jabar berharap menghasilkan kader yang loyal, menjadi agen perubahan, dan penggerak perjuangan partai di daerah. "Targetnya jelas, mencetak kader ideologis yang militan dan siap mengabdi," kata Zaini.

Artikel Terkait

Dolfie OFP elected PDIP Central Java chairman at Semarang conference, with Megawati, Hasto, Puan, and family present.
Gambar dihasilkan oleh AI

Dolfie OFP terpilih ketua DPD PDIP Jawa Tengah periode 2025-2030

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Konferensi Daerah PDIP Jawa Tengah di Semarang pada 27 Desember 2025 menetapkan Dolfie Othniel Frederic Palit sebagai ketua DPD periode 2025-2030, menggantikan Bambang Pacul. Acara dipimpin Megawati Soekarnoputri dan dihadiri Hasto Kristiyanto serta Puan Maharani. Putri Puan, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani, ditunjuk sebagai wakil ketua bidang politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kasus dugaan korupsi Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya mencerminkan kelemahan proses rekrutmen kader di partai politik. Sistem kaderisasi yang lemah memicu mahar politik dan biaya kampanye tinggi pada Pilkada 2024. Hal ini memberatkan kepala daerah untuk mengembalikan modal melalui korupsi.

Dilaporkan oleh AI

Empat pimpinan partai politik dari koalisi pendukung pemerintahan berkumpul di kediaman Bahlil Lahadalia pada 28 Desember 2025. Pertemuan itu membahas politik berkeadaban, gotong royong untuk pembangunan nasional, dan isu mendesak seperti rehabilitasi pascabencana di Sumatera. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menegaskan diskusi difokuskan pada kebaikan bangsa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus suap pengurangan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penangkapan dilakukan melalui operasi tangkap tangan pada 9-10 Januari 2026, terkait pengurangan kewajiban pajak PT Wanatiara Persada dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar. Uang suap sebesar Rp4 miliar disamarkan melalui kontrak fiktif dan dikonversi menjadi dolar Singapura.

Dilaporkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo dalam dua operasi tangkap tangan terpisah pada 19 Januari 2026. Penangkapan Maidi terkait dugaan korupsi proyek dan dana CSR, sementara Sudewo melibatkan pengisian jabatan perangkat desa. Kedua kasus menyoroti isu korupsi di tingkat pemerintahan daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki aktivitas mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, termasuk penukaran miliaran rupiah ke mata uang asing, terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Penyelidikan mencakup kegiatan di dalam dan luar negeri, komunikasi dengan pihak bank, serta sumber pembiayaan. Kasus ini telah menjerat lima tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp222 miliar.

Dilaporkan oleh AI

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menandatangani dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat 2026 pada Rabu, 24 Desember 2025. Pengumuman ini menyusul perundingan dengan buruh, pengusaha, dan para ahli. Serikat buruh berharap kenaikan yang adil untuk mengatasi disparitas antar daerah.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak