Mendagri Tito Karnavian dorong DKPP tingkatkan integritas penyelenggara pemilu

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pencegahan pelanggaran kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu saat perayaan hari ulang tahun ke-14 lembaga tersebut.

Pada Jumat 12 Juni 2026 di Jakarta, Tito Karnavian menyampaikan bahwa keberhasilan DKPP diukur dari tidak adanya penyelenggara yang masuk penjara akibat pelanggaran. Ia menyarankan penguatan prinsip pencegahan sebagai langkah utama.

Mendagri juga mengapresiasi pelaksanaan pemilu Indonesia yang dinilai berjalan baik meski negara ini merupakan demokrasi terbesar ketiga dunia. Menurutnya pemilu menjadi satu-satunya momen bagi seluruh warga untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan penting.

Tito mendorong DKPP memperkuat kapasitas aparatur di daerah melalui edukasi dan penyediaan sarana prasarana yang memadai. Acara tersebut dihadiri Ketua DKPP Heddy Lugito serta pimpinan Bawaslu dan KPU.

Artikel Terkait

Illustration of President Prabowo approving anti-corruption budgets for meal program oversight.
Gambar dihasilkan oleh AI

Prabowo to boost budgets for KPK and Kejagung to prevent MBG corruption

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

President Prabowo Subianto plans to increase budgets for law enforcement agencies including the KPK and Kejagung to strengthen oversight of the free nutritious meals program.

Indonesia's Interior Minister Muhammad Tito Karnavian and Housing Minister Maruarar Sirait inspected preparations for the Self-Help Housing Stimulus Program (BSPS) in Teritip Ward, Balikpapan, on Tuesday, May 5, 2026. They verified recipient data accuracy and confirmed aid reached eligible recipients. Karnavian launched the BSPS program across Kalimantan island virtually from the site.

Dilaporkan oleh AI

Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) has commended President Prabowo Subianto and Vice President Gibran Rakabuming Raka for submitting their 2025 periodic state organizers' wealth reports (LHKPN) on time, following a reporting period that saw initially low compliance rates. KPK spokesperson Budi Prasetyo announced this on April 1, 2026, in Jakarta.

The Polri Reform Acceleration Commission submitted its 7-volume report to President Prabowo Subianto at Istana Merdeka, Jakarta. The report contains 6 key recommendations for Polri reform, including revising the Polri Law. The president approved strengthening Kompolnas and limiting Polri positions outside the institution.

Dilaporkan oleh AI

The fifth national congress of PPK Kosgoro 1957 selected Sari Yuliati as chair for the 2026–2031 term by acclamation in the early hours of Saturday.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak