KPK sebut presiden dan wapres jadi teladan lapor LHKPN tepat waktu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun 2025 tepat waktu. Pengumuman ini disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada 1 April 2026 di Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan LHKPN periodik tahun pelaporan 2025 secara tepat waktu. "Kami perlu sampaikan untuk merespons pertanyaan kawan-kawan bahwa Presiden dan Wakil Presiden sudah menyampaikan LHKPN-nya secara tepat waktu," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Masyarakat dapat mengakses LHKPN keduanya melalui laman elhkpn.kpk.go.id setelah dipublikasikan. Berdasarkan pengecekan, LHKPN Presiden masih dalam proses publikasi, sementara LHKPN Wakil Presiden telah terpublikasi dengan kekayaan Rp27.915.654.176.

KPK memandang pelaporan tepat waktu ini sebagai teladan positif bagi seluruh penyelenggara negara. "Teladan baik yang sudah diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden ini juga menjadi catatan penting tentunya bagi jajaran di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD," kata Budi Prasetyo.

Sebelumnya, KPK mengingatkan wajib lapor untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 31 Maret 2026. Pelaporan bersifat self-assessment yang menuntut kesadaran diri untuk melaporkan harta secara jujur, benar, dan lengkap.

Artikel Terkait

President Prabowo Subianto receiving a multi-volume report from KPRP officials at a Polri reform press conference in South Jakarta, with police and officials present.
Gambar dihasilkan oleh AI

KPRP details career-path rules and civil-service limits in Polri reform report to Prabowo

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

A day after submitting its 7-volume report to President Prabowo Subianto, the Commission for the Acceleration of Polri Reform (KPRP) outlined concrete proposals for police-chief career paths and limits on civil-service posts at a May 6 press conference in South Jakarta.

President Prabowo Subianto led a four-hour government work meeting at the Presidential Palace on April 8, 2026, involving ministers, echelon I officials, and BUMN directors. He stressed improving bureaucratic efficiency, reducing leaks, and committing to keep debt ratio below 40 percent of GDP and APBN deficit under 3 percent. The meeting also addressed protein self-sufficiency and food security.

Dilaporkan oleh AI

President Prabowo Subianto held a meeting with PPATK head Ivan Yustiavandana and State Secretary Minister Prasetyo Hadi in Hambalang, Bogor, on Sunday (3/5/2026). The discussion covered evaluation of financial transactions and strict oversight of government fund flows. This is part of a monthly routine agenda for transparency.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak