Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang memperkuat peran negara untuk percepatan pembangunan Indonesia. Ia menekankan langkah-langkah seperti penertiban anggaran dan program sosial yang langsung dirasakan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan menutup ketertinggalan dan memanfaatkan momentum demografi.
Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang mengambil langkah besar untuk mempercepat kemajuan Indonesia. Pada Selasa, 6 Januari 2026, ia menyampaikan pernyataan tertulis yang menekankan penguatan kapasitas negara.
"Jika dibaca dalam kerangka yang lebih utuh, langkah tersebut justru mencerminkan pilihan politik yang sadar, memperbesar kapasitas mesin negara untuk mengejar percepatan," ujar Azis.
Menurutnya, kepemimpinan Prabowo fokus pada sektor-sektor penggerak untuk mengatasi ketertinggalan dan mengamankan bonus demografi. Pemerintah sedang mereformasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menutup kebocoran, termasuk penertiban di sektor pertambangan, kawasan hutan, dan transfer dana ke daerah yang sementara dipangkas meski tidak populer.
Investasi diarahkan ke hilirisasi sumber daya alam agar nilai tambah dan lapangan kerja tetap di dalam negeri. Selain itu, aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikonsolidasikan untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Dana publik juga dialokasikan untuk program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, yang membuat pembangunan terasa dalam kehidupan sehari-hari warga. "Ini adalah upaya menjadikan pembangunan sebagai pengalaman sehari-hari warga, bukan sekadar laporan makroekonomi," tambah Azis.
Azis juga membahas tantangan menuju negara maju, termasuk penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan daerah yang harus berorientasi pada pelayanan publik. "Birokrasi yang sederhana, pasti, dan mudah diakses bukan sekadar soal kenyamanan warga, tetapi soal legitimasi negara," katanya. Ia menegaskan bahwa kehadiran negara dalam aspek ekonomi hingga pelayanan publik esensial untuk membangun kepercayaan masyarakat.
